Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan beberapa analisis untuk mengindentifikasi pelaku yang diduga meretas data pemilih pada Pemilu 2024. KPU menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, dan lembaga lain untuk mengecek bersama sistem informasi data pemilih (Sidalih).

Menurut Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, pihaknya telah menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan lebih lanjut. Koordinasi yang dilakukan KPU, BSSN, Bareskrim Polri, pihak pengembang, dan instansi lain dilakukan untuk mendapatkan data dan bukti-bukti digital.

"Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sidalih," kata Betty melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 November 2023.

Baca: Integritas Pemilu 2024 Terancam karena Data Pemilih Bocor

Lebih lanjut, Betty mengatakan KPU telah mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak Senin, 27 November 2023, sekira pukul 15.00 WIB. KPU langsung menginformasikan kepada BSSN maupun Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti.

Peretasan data yang identik dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204,8 juta lebih itu dilakukan oleh peretas anonim bernama Jimbo yang dijual lewat situs jual beli hasil peretasan BreachForums. Dalam laman tersebut, Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang telah diperoleh.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))