Integritas Pemilu 2024 Terancam karena Data Pemilih Bocor
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Kasus dugaan kebocoran data pemilih milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam integritas pelaksanaan Pemilu 2024. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak KPU segera menginvestigasi internal guna mencari tahu sumber kegagalan pelindungan data itu.
Direktur Eskeskutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan data yang dijual Jimbo paling sedikit terdiri dari NIK, NKK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat. Pihaknya menduga data yang bocor adalah data pendaftaran pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Menurutnya, data pemilih merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Nomor 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pihak yang dapat mengakses adalah KPU selaku pengendali data dan subjek datanya.
"Mestinya, dengan besar, luas, dan komprehensifnya data yang dikumpulkan, KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat," ujar Wahyudi melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.
Prinsip integritas, kata dia, menghendaki adanya penerapan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini diperlukan untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses. KPU perlu menerapkan standar keamanan yang kuat untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pelindungan data.
"KPU harus segera memastikan implementasi standar dan prinsip pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP," tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan pihaknya dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data yang dilakukan Jimbo. Menurut Hasyim, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk softcopy tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga pihak lain.
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," jelas Hasyim.
Akun anonim Jimbo mengungkap kebocoran data pribadi pemilih Pemilu 2024. Data itu dijual seharga USD74 ribu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Direktur Eskeskutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan data yang dijual Jimbo paling sedikit terdiri dari NIK, NKK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat. Pihaknya menduga data yang bocor adalah data pendaftaran pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Menurutnya, data pemilih merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Nomor 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pihak yang dapat mengakses adalah KPU selaku pengendali data dan subjek datanya.
"Mestinya, dengan besar, luas, dan komprehensifnya data yang dikumpulkan, KPU sebagai pengendali data harus mampu melaksanakan prinsip integritas dan kerahasiaan secara ketat," ujar Wahyudi melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.
Prinsip integritas, kata dia, menghendaki adanya penerapan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini diperlukan untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses. KPU perlu menerapkan standar keamanan yang kuat untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pelindungan data.
"KPU harus segera memastikan implementasi standar dan prinsip pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP," tegasnya.
| Baca juga: Situs Diretas, Mahfud Minta KPU Perketat Sistem Kontrol |
Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan pihaknya dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data yang dilakukan Jimbo. Menurut Hasyim, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk softcopy tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga pihak lain.
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," jelas Hasyim.
Akun anonim Jimbo mengungkap kebocoran data pribadi pemilih Pemilu 2024. Data itu dijual seharga USD74 ribu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
