Kritik Jokowi, UB: Politik Harus Tunduk pada Hukum
Mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap di Gedung FH UB, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu 3 Februari 2024/BEM dan DPM FH UB.
Malang: Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kondisi demokrasi Indonesia di masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para mahasiswa ini mewakili organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH UB.
Wakil Ketua BEM FH UB, Azka Rasyad Alfatdi, menilai cita-cita reformasi di bidang hukum telah mundur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Para mahasiswa FH UB pun merasa prihatin atas hilangnya nilai dan etika moral di setiap tindakan Presiden Jokowi yang dinilai mencoba terus melanggengkan kekuasaan.
Azka mengaku mahasiswa FH UB memiliki sosok pendahulu yakni Munir Said Thalib yang telah mengajarkan perjuangan nilai-nilai demokrasi hingga akhir hayatnya. Nilai perjuangan itu, harus tetap dijaga sebagai wujud meneruskan perjuangan penegakan keadilan.
"Pendahulu kami, Munir Said Thalib sebagai aktivis HAM dan role model kami di FH Universitas Brawijaya, yang memperjuangkan nilai demokrasi hingga akhir hayatnya. Sudah sepatutnya nilai perjuangan itu tetap diperjuangkan hingga saat ini," kata Azka saat pernyataan sikap di Gedung FH UB, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, 3 Februari 2024.
Selama pernyataan sikap, para mahasiswa FH UB mengumandangkan pepatah 'Politiae legius non leges politii adoptandae', yang artinya bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pepatah ini dikumandangkan lantaran kekuasaan Presiden Jokowi dituding telah memutar posisi ideal sehingga hukum tunduk di bawah pengaruh politik.
"Berawal dari putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang sarat kepentingan penguasa dan diputuskan dengan menabrak segala etika hukum hingga tindakan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon presiden dan wakilnya. Sungguh memperlihatkan hilangya etika dan moral para pejabat negara," jelasnya.
Sementara Ketua DPM FH UB, Michael Purnomo, mengutarakan kehawatirannya akankah perjuangan demokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan berdarah-darah lagi. Menurutnya apa yang terjadi pada 1998 silam, sudah cukup menjadi pelajaran penting bagi keberlangsungan bernegera.
"Kami memahami ketika kekuasaan itu dilanggengkan lama, maka ada hasrat melanggengkan. Hukum dijadikan instrumen melanggengkan kekuasaan saat ini. Mahasiswa pun mulai menyuarakan reformasi jilid 2. Itu juga kekhawatiran kami, apakah demokrasi harus diperjuangkan berdarah-darah lagi?" ungkapnya.
Menceritakan perjuangan Munir menegakan hukum dan demokrasi, Purnomo meminta Jokowi membuka hati nuraninya. Ia juga mendesak para pejabat negara yang mengemban tugas melepaskan jabatannya karena aktif berkampanye. Menurut Purnomo tindakan tidak netral tersebut tidak patut dipertontonkan.
"Hari ini masyarakat membuka mata, banyak sekali pejabat negara berkampanye dan mengesampingkan tugas mereka. Pejabat yang jentelmen mundur dari jabatannya," ungkapnya.
Berikut enam poin pernyataan sikap yang dibacakan mahasiswa FH UB yang ditujukan kepada Presiden Jokowi:
1. Mengutuk segala tindakan Presiden Joko Widodo yang didasarkan atas kepentingan pribadi dengan menggunakan alat serta sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya.
2. Menuntut agar kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum tahun 2024 dijalankan tanpa intimidasi dan intervensi dari alat kekuasaan negara.
3. Mendesak agar seluruh jajaran kabinet yang terlibat secara langsung dalam pemilihan umum untuk segera mengundurkan diri dan tidak menggunakan alat kuasanya dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
4. Menuntut agar aparatur sipil negara baik ditingkat pusat, maupun yang berada di tingkat daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu.
5. Menuntut agar revisi Undang-Undang Pemilu yang berkenaan dengan keterlibatan presiden dan alat kuasa lainnya secara langsung dalam pemilu untuk secepatnya disahkan.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif akan kebutuhan untuk memperbaiki tatanan demokrasi dan koridor konstitusi di Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Wakil Ketua BEM FH UB, Azka Rasyad Alfatdi, menilai cita-cita reformasi di bidang hukum telah mundur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Para mahasiswa FH UB pun merasa prihatin atas hilangnya nilai dan etika moral di setiap tindakan Presiden Jokowi yang dinilai mencoba terus melanggengkan kekuasaan.
Azka mengaku mahasiswa FH UB memiliki sosok pendahulu yakni Munir Said Thalib yang telah mengajarkan perjuangan nilai-nilai demokrasi hingga akhir hayatnya. Nilai perjuangan itu, harus tetap dijaga sebagai wujud meneruskan perjuangan penegakan keadilan.
"Pendahulu kami, Munir Said Thalib sebagai aktivis HAM dan role model kami di FH Universitas Brawijaya, yang memperjuangkan nilai demokrasi hingga akhir hayatnya. Sudah sepatutnya nilai perjuangan itu tetap diperjuangkan hingga saat ini," kata Azka saat pernyataan sikap di Gedung FH UB, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, 3 Februari 2024.
| Baca: IKA Unisma Tuding Sikap Jokowi Mematikan Demokrasi
|
"Berawal dari putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang sarat kepentingan penguasa dan diputuskan dengan menabrak segala etika hukum hingga tindakan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon presiden dan wakilnya. Sungguh memperlihatkan hilangya etika dan moral para pejabat negara," jelasnya.
Sementara Ketua DPM FH UB, Michael Purnomo, mengutarakan kehawatirannya akankah perjuangan demokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan berdarah-darah lagi. Menurutnya apa yang terjadi pada 1998 silam, sudah cukup menjadi pelajaran penting bagi keberlangsungan bernegera.
"Kami memahami ketika kekuasaan itu dilanggengkan lama, maka ada hasrat melanggengkan. Hukum dijadikan instrumen melanggengkan kekuasaan saat ini. Mahasiswa pun mulai menyuarakan reformasi jilid 2. Itu juga kekhawatiran kami, apakah demokrasi harus diperjuangkan berdarah-darah lagi?" ungkapnya.
Menceritakan perjuangan Munir menegakan hukum dan demokrasi, Purnomo meminta Jokowi membuka hati nuraninya. Ia juga mendesak para pejabat negara yang mengemban tugas melepaskan jabatannya karena aktif berkampanye. Menurut Purnomo tindakan tidak netral tersebut tidak patut dipertontonkan.
"Hari ini masyarakat membuka mata, banyak sekali pejabat negara berkampanye dan mengesampingkan tugas mereka. Pejabat yang jentelmen mundur dari jabatannya," ungkapnya.
Berikut enam poin pernyataan sikap yang dibacakan mahasiswa FH UB yang ditujukan kepada Presiden Jokowi:
1. Mengutuk segala tindakan Presiden Joko Widodo yang didasarkan atas kepentingan pribadi dengan menggunakan alat serta sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya.
2. Menuntut agar kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum tahun 2024 dijalankan tanpa intimidasi dan intervensi dari alat kekuasaan negara.
3. Mendesak agar seluruh jajaran kabinet yang terlibat secara langsung dalam pemilihan umum untuk segera mengundurkan diri dan tidak menggunakan alat kuasanya dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
4. Menuntut agar aparatur sipil negara baik ditingkat pusat, maupun yang berada di tingkat daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu.
5. Menuntut agar revisi Undang-Undang Pemilu yang berkenaan dengan keterlibatan presiden dan alat kuasa lainnya secara langsung dalam pemilu untuk secepatnya disahkan.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif akan kebutuhan untuk memperbaiki tatanan demokrasi dan koridor konstitusi di Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
