Muhaimin: Mengatasi Kepemilikan Lahan Diperlukan Political Will
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar.
Jakarta: Calon wakil presiden (Cawapes) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung soal distribusi lahan yang masih kurang merata. Konsep distribusi lahan saat ini dinilai kerap disalahkan di lapangan.
"Pemasukan negara itu salah satunya dari kepemilikan lahan yang luas, banyak kepemilikan lahan yang berlebihan, akumulasi kekayaan hanya disegelintir orang dan jadi topik yang belum selesai. Ini karena kasus kepemilikannya terbatas, pemerataan tidak bermakna," ungkap dia dalam paparan visi dan misi debat Cawapres 2024, Jumat, 22 Desember 2023.
Ia lalu mempertanyakan bagaimana bisa terwujud keadilan sosial jika pemerataan kepemilikan akses lahan tidak terlaksana.
"Bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah akses dan lahan karena kalau sampai hari ini begitu, tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk akses ekonomi yang lebih tinggi," ucap dia.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan diperlukan political will atau kemauan politik untuk mendistribusikan lahan kepada masyarakat.
"Harus ada political will yang sungguh-sungguh dan instrumen hukum yang memadai," ungkap dia.
Ia sangat menekankan hal itu karena pada debat Pilpres lima tahun lalu terdapat komitmen pembagian tanah tetapi sampai saat ini belum terwujud.
Ia meminta instrumen hukum harus dipakai secara maksimal dan didukung dari kemauan serta kesungguhan politik bukan hanya retorika politik saja.
"Saya ingat debat pilpres lima tahun yang lalu ada komitmen membagi lahan dengan menggunakan land refrom dengan istilah redistribusi kepemilikan lahan. Sehingga saya ingin tegaskan istrumen-instrumen harus dipakai optimal diikuti dengan kemampuan dan kesungguhan politik bukan hanya retorika politik," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ANN))
"Pemasukan negara itu salah satunya dari kepemilikan lahan yang luas, banyak kepemilikan lahan yang berlebihan, akumulasi kekayaan hanya disegelintir orang dan jadi topik yang belum selesai. Ini karena kasus kepemilikannya terbatas, pemerataan tidak bermakna," ungkap dia dalam paparan visi dan misi debat Cawapres 2024, Jumat, 22 Desember 2023.
Ia lalu mempertanyakan bagaimana bisa terwujud keadilan sosial jika pemerataan kepemilikan akses lahan tidak terlaksana.
"Bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah akses dan lahan karena kalau sampai hari ini begitu, tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk akses ekonomi yang lebih tinggi," ucap dia.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan diperlukan political will atau kemauan politik untuk mendistribusikan lahan kepada masyarakat.
"Harus ada political will yang sungguh-sungguh dan instrumen hukum yang memadai," ungkap dia.
Ia sangat menekankan hal itu karena pada debat Pilpres lima tahun lalu terdapat komitmen pembagian tanah tetapi sampai saat ini belum terwujud.
Ia meminta instrumen hukum harus dipakai secara maksimal dan didukung dari kemauan serta kesungguhan politik bukan hanya retorika politik saja.
"Saya ingat debat pilpres lima tahun yang lalu ada komitmen membagi lahan dengan menggunakan land refrom dengan istilah redistribusi kepemilikan lahan. Sehingga saya ingin tegaskan istrumen-instrumen harus dipakai optimal diikuti dengan kemampuan dan kesungguhan politik bukan hanya retorika politik," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ANN))
BERITA TERKAIT
