Jakarta: Perlambatan pertumbuhan ekonomi China pada kuartal II 2026 menjadi perhatian pelaku pasar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan prospek ekspor Indonesia sekaligus permintaan terhadap komoditas, meski di sisi lain membuka peluang munculnya stimulus tambahan dari pemerintah China.
| Baca juga: Kemendag Bidik Potensi Perubahan Tarif Bea Masuk Arab Saudi bagi EKspor Indonesia |
Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa mengungkapkan, ekonomi Negeri Tirai Bambu hanya tumbuh 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal II 2026. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar dan melambat dari pertumbuhan 5,0 persen pada kuartal sebelumnya.
Menurut Jessica, perlambatan tersebut menjadi laju pertumbuhan terendah sejak kuartal IV 2022. Kondisi itu memperkuat ekspektasi bahwa pemerintah China akan kembali menggelontorkan stimulus untuk menopang aktivitas ekonomi.
"Namun, apabila pelemahan ekonomi berlangsung lebih lama, dampaknya dapat mengurangi permintaan terhadap komoditas dan menekan kinerja ekspor Indonesia," ujarnya dalam riset harian, Kamis.
Di dalam negeri, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif sehat. Hingga Mei 2026, ULN tercatat tumbuh 2,1 persen YoY menjadi USD444,4 miliar, didorong oleh peningkatan utang pemerintah, sementara utang luar negeri sektor swasta masih mengalami kontraksi.
Jessica menilai struktur ULN Indonesia tetap terkendali. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 29,9 persen, dominasi utang berjangka panjang sebesar 83,9 persen, serta berlanjutnya arus masuk investor ke obligasi pemerintah di pasar internasional.
Sementara itu, pemerintah juga merevisi tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan hukum melalui PP Nomor 30 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Regulasi tersebut menaikkan sejumlah tarif layanan hukum, sekaligus memperkenalkan pungutan baru, termasuk biaya pelaporan tahunan perusahaan dan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan. Kebijakan ini diperkirakan memberikan tambahan penerimaan negara, meski dampaknya dinilai masih terbatas.
Di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) kembali menyerap likuiditas sebesar Rp15 triliun melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Imbal hasil yang ditawarkan tetap kompetitif, yakni 7,3 persen untuk tenor enam bulan, 7,5 persen untuk sembilan bulan, dan 7,7 persen untuk tenor satu tahun.
Permintaan investor masih didominasi SRBI tenor 12 bulan. Menurut Mirae Asset, kondisi tersebut mengindikasikan BI masih akan mengandalkan SRBI sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mempertahankan daya tarik aset berdenominasi rupiah di tengah tingginya tekanan eksternal.
Di pasar keuangan, nilai tukar rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp18.068 per dolar Amerika Serikat, seiring indeks dolar AS (DXY) yang relatif stabil di kisaran 100,9.
Meski demikian, secara bulanan rupiah masih melemah sekitar 0,8 persen, sedangkan sejak awal tahun depresiasinya mencapai 8,2 persen, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja paling lemah di kawasan.
Pada saat yang sama, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun menjadi 7,24 persen, sementara tenor dua tahun berada di 7,19 persen. Adapun premi risiko Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap (CDS) tenor lima tahun masih bertahan di sekitar 90 basis poin.
Mirae Asset memperkirakan Bank Indonesia masih akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat di tengah tingginya suku bunga global, meski sentimen pasar mulai membaik setelah lembaga pemeringkat S&P Global Ratings kembali menegaskan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan prospek stabil.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
