Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Bawaslu Akan Evaluasi Pemilu Usai Gugatan MK Kelar

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Candra Yuri Nuralam • 29 Mei 2019 09:22
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru akan melakukan evaluasi terkait kekurangan dan kesalahan dalam pemilu serentak 2019 usai seluruh gugatan para peserta pemilu selesai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu mau melihat semua keluhan peserta baru melakukan evaluasi.
 
"Kami sengaja belum menjadwalkan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Karena setelah bawaslu memberikan keterangan di MK, dan nanti MK meresmikan, baru kita akan melakukan evaluasi," kat Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2019.
 
Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Bagaja mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi bahkan sampai bagian terkecil bahkan sampai keluhan para kandidat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saat evaluasi Kita akan bahas kepada permasalahan, dari mulai pengawasan kampanye, penanganan sentra Gakkumdu, dan yang jadi problem di beberapa tempat, dan hal yng menjadi alasan bagi salah satu pasangan calon untuk menggugat di MK," tutur Bagja.
 
Hingga hari Senin 27 Mei 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima total 334 pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
 
"Ada 334 pendaftar. Itu 323 itu di antaranya diajukan partai politik atau calon legislatif DPR/DPRD, 10 calon anggota DPD dan 1 pasangan capres-cawapres sampai siang ini," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.
 
Fajar mengatakan saat ini masih ada beberapa pemohon yang mendatangi MK. Mereka datang untuk memperbaiki pendaftaran gugatan PHPU.
 
MK juga segera menerbitkan akta permohonan lengkap (APL) dan akta permohonan belum lengkap (APBL) untuk tingkat PHPU caleg. Aturan itu guna mengetahui berkas permohonan pemohon mana saja yang belum lengkap.
 
'Kita sampaikan untuk segera melengkapi sampai kemudian 1 Juli 2019 atau batas pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) untuk perselisihan hasil pemilihan umum untuk tingkat DPR, DPRD, DPD,' ujar Fajar.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif