KPU Tunjuk Firma Hukum AnP Hadapi Sengketa Pilpres
Ilustrasi Gedung KPU - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: AnP Law Firm resmi ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Firma hukum yang sama saat memenangkan KPU di sengketa Pilpres 2014.
Ketua tim hukum sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres Ali Nurdin mengatakan, bukan kali pertama firma hukunya dipercaya KPU. Rasio sengketa perkara pemilu yang dimenangkan hampir 100 persen.
"Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang 23 yang pemungutan suara ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen," ujar Ali seperti dilansir Antara, Sabtu, 25 Mei 2019.
Pada Pemilu 2014, untuk sengketa pilpres, ia menjadi wakil ketua tim mendukung ketua tim Adnan Buyung Nasution. Saat itu, KPU RI memenangkan sengketa pilpres.
Di Pemilu 2019, selain ditunjuk mendampingi KPU dalam sengketa pilpres, AnP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa untuk partai politik peserta pemilu.
"Di Bawaslu kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar Ali.
Sementara, untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin menilai tidak tidak jauh berbeda tantangannya dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.
"Tantangannya biasa saja ya, yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik," ucap Ali.
KPU telah menunjuk lima firma hukum yang akan menangani PHPU di MK. Pertama AnP Law Firm yang akan menangani gugatan PHPU pilpres serta gugatan PHPU Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, dan Partai Naggroe Aceh (PNA).
Kemudian Master Hukum & Co menangani gugatan Pemilu DPD. HICON Law & Policy Strategic menangani gugatan PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda dan Partai Daerah Aceh.
Selanjutnya Abshar Kartabrata & Rekan menangani gugatan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Aceh. Kemudian Nurhadi Sigit & Rekan menangani gugatan Demokrat, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Ketua tim hukum sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres Ali Nurdin mengatakan, bukan kali pertama firma hukunya dipercaya KPU. Rasio sengketa perkara pemilu yang dimenangkan hampir 100 persen.
"Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang 23 yang pemungutan suara ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen," ujar Ali seperti dilansir Antara, Sabtu, 25 Mei 2019.
Pada Pemilu 2014, untuk sengketa pilpres, ia menjadi wakil ketua tim mendukung ketua tim Adnan Buyung Nasution. Saat itu, KPU RI memenangkan sengketa pilpres.
Di Pemilu 2019, selain ditunjuk mendampingi KPU dalam sengketa pilpres, AnP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa untuk partai politik peserta pemilu.
"Di Bawaslu kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar Ali.
Sementara, untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin menilai tidak tidak jauh berbeda tantangannya dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.
"Tantangannya biasa saja ya, yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik," ucap Ali.
KPU telah menunjuk lima firma hukum yang akan menangani PHPU di MK. Pertama AnP Law Firm yang akan menangani gugatan PHPU pilpres serta gugatan PHPU Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, dan Partai Naggroe Aceh (PNA).
Kemudian Master Hukum & Co menangani gugatan Pemilu DPD. HICON Law & Policy Strategic menangani gugatan PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda dan Partai Daerah Aceh.
Selanjutnya Abshar Kartabrata & Rekan menangani gugatan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Aceh. Kemudian Nurhadi Sigit & Rekan menangani gugatan Demokrat, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
