Penerapan e-Rekap Diusulkan Bertahap
Petugas KPPS menunjukkan kertas suara kepada saksi pada perhitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: ANTARA/Basri Marzuki)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020. Penerapan e-Rekap diusulkan dilakukan secara bertahap.
"e-Rekap perlu dilakukan secara bertahap. Tidak langsung diseluruh daerah pilkada, sebagai sarana mempersiapkan kematangan sistem," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.
Titi mengatakan penerapan e-Rekap secara bertahap guna memberi ruang bagi KPU untuk membangun kepercayaan publik. Dia juga menyarankan untuk tahap awal, sebaiknya e-Rekap tak langsung menggantikan proses rekap manual berjenjang. Keduanya tetap harus dijalankan secara paralel.
Hal itu mengantisipasi kesalahan hitung, perbedaan hasil, hingga sengketa yang mungkin akan diajukan oleh peserta pemilu. e-Rekap dan rekap manual yang berjalan beriringan juga bertujuan untuk mempermudah investigasi sekaligus menguji kebenaran hasil rekap yang menggunakan infrastruktur IT.
Baca juga: KPU Bahas e-Rekap untuk Pilkada 2020
Lebih jauh lagi, Titi juga mendorong KPU agar menjamin sistem keamanan yang memadai hingga membuka ruang adanya audit independen secara acak oleh pihak ketiga. Audit ini diperlukan untuk menguji akurasi sistem dan membangun kepercayaan masyarakat.
"Hasil audit sistem atas teknologi yang digunakan juga mutlak dipublikasi secara transparan kepada publik," tuturnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius mempertimbangkan rencana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
"Kami Senin, 8 Juli 2019 akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"e-Rekap perlu dilakukan secara bertahap. Tidak langsung diseluruh daerah pilkada, sebagai sarana mempersiapkan kematangan sistem," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2019.
Titi mengatakan penerapan e-Rekap secara bertahap guna memberi ruang bagi KPU untuk membangun kepercayaan publik. Dia juga menyarankan untuk tahap awal, sebaiknya e-Rekap tak langsung menggantikan proses rekap manual berjenjang. Keduanya tetap harus dijalankan secara paralel.
Hal itu mengantisipasi kesalahan hitung, perbedaan hasil, hingga sengketa yang mungkin akan diajukan oleh peserta pemilu. e-Rekap dan rekap manual yang berjalan beriringan juga bertujuan untuk mempermudah investigasi sekaligus menguji kebenaran hasil rekap yang menggunakan infrastruktur IT.
Baca juga: KPU Bahas e-Rekap untuk Pilkada 2020
Lebih jauh lagi, Titi juga mendorong KPU agar menjamin sistem keamanan yang memadai hingga membuka ruang adanya audit independen secara acak oleh pihak ketiga. Audit ini diperlukan untuk menguji akurasi sistem dan membangun kepercayaan masyarakat.
"Hasil audit sistem atas teknologi yang digunakan juga mutlak dipublikasi secara transparan kepada publik," tuturnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius mempertimbangkan rencana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. KPU akan membawa wacana itu ke DPR.
"Kami Senin, 8 Juli 2019 akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kami akan menyampaikan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai hasil resmi," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
