Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar focus group discussion (FGD) membahas wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) untuk Pilkada 2020, dan evaluasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019. FGD ini mengangkat tema Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi pada Pemilu 2019.

"Kita punya waktu setengah tahun mempersiapkan hal ini (e-Rekap)," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019. 

Viryan mengatakan sejauh ini belum ada yang berhasil meretas Situng. Karena itu, dia optimistis jika e-Rekap diterapkan pada Pilkada 2020, teknologi itu juga bisa digunakan pada Pemilu 2024. 

"Saya pikir untuk Pemilu 2024 (e-Rekap) bisa digunakan dengan asumsi sudah digunakan sejak Pilkada 2020," tuturnya. 

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU harus meyakinkan publik tentang sistem e-Rekap sebelum diterapkan. Kepercayaan bisa terbangun jika publik dilibatkan secara luas dalam penyusunan regulasi mengenai e-Rekap sebagai hasil resmi. 

"Kuncinya, kita perlu membangun sejak awal kepercayaan ini. Kalau tidak akan percuma. Akan runtuh saja. Terlalu banyak contoh pengalaman di negara asing, dia gagal, karena kepercayaan tak terbangun sejak awal, atau ketidakpercayaan itu muncul setelah sistem itu lama diterapkan," ujar Hadar. 

KPU bakal mendiskusikan rencana penerapan e-Rekap untuk Pilkada 2020 dengan Komisi II DPR RI. Diskusi itu akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020 dengan DPR pada Senin, 8 Juli 2019.

Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula Pilkada Serentak 2020 diikuti 269 Daerah. Namun bertambah menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))