Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar focus group discussion (FGD) membahas wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) untuk Pilkada 2020 di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar focus group discussion (FGD) membahas wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) untuk Pilkada 2020 di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Faisal Abdalla/Medcom.id

KPU Bahas e-Rekap untuk Pilkada 2020

Pemilu kpu PIlkada Serentak 2020
Faisal Abdalla • 05 Juli 2019 15:53
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar focus group discussion (FGD) membahas wacana penerapan rekapitulasi suara elektronik (e-Rekap) untuk Pilkada 2020, dan evaluasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) pada Pemilu 2019. FGD ini mengangkat tema Evaluasi Penggunaan Teknologi Informasi pada Pemilu 2019.
 
"Kita punya waktu setengah tahun mempersiapkan hal ini (e-Rekap)," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Viryan mengatakan sejauh ini belum ada yang berhasil meretas Situng. Karena itu, dia optimistis jika e-Rekap diterapkan pada Pilkada 2020, teknologi itu juga bisa digunakan pada Pemilu 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya pikir untuk Pemilu 2024 (e-Rekap) bisa digunakan dengan asumsi sudah digunakan sejak Pilkada 2020," tuturnya.
 
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan KPU harus meyakinkan publik tentang sistem e-Rekap sebelum diterapkan. Kepercayaan bisa terbangun jika publik dilibatkan secara luas dalam penyusunan regulasi mengenai e-Rekap sebagai hasil resmi.
 
"Kuncinya, kita perlu membangun sejak awal kepercayaan ini. Kalau tidak akan percuma. Akan runtuh saja. Terlalu banyak contoh pengalaman di negara asing, dia gagal, karenakepercayaan tak terbangun sejak awal, atau ketidakpercayaan itu muncul setelah sistem itu lamaditerapkan," ujar Hadar.
 
KPU bakal mendiskusikan rencana penerapan e-Rekap untuk Pilkada 2020 dengan Komisi II DPR RI. Diskusi itu akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020 dengan DPR pada Senin, 8 Juli 2019.
 
Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37kota. Semula Pilkada Serentak 2020 diikuti 269 Daerah. Namun bertambah menjadi 270 karenaPilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif