Jakarta: Capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitisi (MK). Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) itu terdiri dari 37 halaman. 

Direktur Kode Inisiatif, Veri Junaidi, menyayangkan isi PHPU yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. Dia menyebut isi gugatan kebanyakan teori, sedangkan bukti hanya berupa kliping media. 

"70 persen dari isi berkas tersebut itu soal teori terkait kedudukan MK dalam perselisihan ini. Sedangkan 30 persen lainnya hanya kliping media," kata Veri di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Mei 2019.

Veri mengungkapkan pada bagian V tentang pelanggaran pilpres terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tidak menampilkan bukti primer. Mereka justru menggunakan bukti sekunder dalam proses pembuktian.

(Baca juga: Pernyataan SBY Jadi Bukti Gugatan Prabowo-Sandi)

"Saya sangat semangat baca laporan ini karena yang saya tahu pengacaranya sangat profesional dalam sengketa pemilu. Tapi, isinya 70 persen permohonan itu malah memperdebatkan posisi MK sebagai mahkamah kalkulator atau bukan," ujar dia.

Menurutnya, membuktikan kecurangan TSM tidak gampang. Prabowo-Sandi harus membuktikan keterlibatan aparat negara secara fakta bukan sekadar berita.

"Itu harus dibuktikan satu per satu. Harus dibuktikan bagaimana cara kerjanya, bagaimana mengendalikan, dan cara penyebarannya. Enggak bisa bila hanya sporadis," pungkas dia.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))