KPU: Curangnya di Mana?
KPU. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno menyampaikan fakta dan data kecurangan rekapitulasi suara. Ia merespons Prabowo sebagai calon presiden (capres) yang menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 oleh KPU.
"Menyampaikan kecurangannya di mana, locusnya di mana, titik tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan mana, kabupaten mana, sehingga kita bisa mengambil tindakan terhadap kecurangan-kecurangan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019.
Menurut dia, peserta pemilu yang merasa dicurangi dapat mengadu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menyampaikan secara terbuka dalam forum rekapitulasi. Dia tak bisa sekadar berkoar-koar menuding KPU curang. Ia menekankan penyelenggara pemilu tidak dapat menindaklanjuti tudingan tanpa data.
"Kalau ada kecurangan bisa dilaporkan Bawaslu akan ditindaklanjuti. Kita (KPU) juga akan mendapatkan rekomendasi ataupun putusan yang harus kita tidak lanjuti," ujar dia.
Prabowo menyatakan penolakan hasil Pemilu 2019. Ia menilai banyak kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," tegas Prabowo dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengkritisi penolakan capres nomor urut 02 itu. Prabowo dianggap melakukan blunder.
"Kalau tidak mengakui hasil pilpres (pemilihan presiden) sebenarnya secara tidak langsung pileg (pemilihan legislatif) juga tidak diakui," kata Karding di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.
Baca: Prabowo Dinilai Merusak Tradisi Hukum Indonesia
Menurut dia, hakikat pilpres dan pileg setali tiga uang alias sama saja. Jika ada kecurangan di pilpres, harusnya hal itu terjadi juga di ranah pileg.
Dia menilai jika tak mau mengakui hasil pilpres dengan berdalih ada kecurangan, kubu sebelah tak pantas menikmati capaian pileg. Kader partai Koalisi Adil dan Makmur pun tak perlu dilantik jika lolos ke Parlemen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Menyampaikan kecurangannya di mana, locusnya di mana, titik tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan mana, kabupaten mana, sehingga kita bisa mengambil tindakan terhadap kecurangan-kecurangan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019.
Menurut dia, peserta pemilu yang merasa dicurangi dapat mengadu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menyampaikan secara terbuka dalam forum rekapitulasi. Dia tak bisa sekadar berkoar-koar menuding KPU curang. Ia menekankan penyelenggara pemilu tidak dapat menindaklanjuti tudingan tanpa data.
"Kalau ada kecurangan bisa dilaporkan Bawaslu akan ditindaklanjuti. Kita (KPU) juga akan mendapatkan rekomendasi ataupun putusan yang harus kita tidak lanjuti," ujar dia.
Prabowo menyatakan penolakan hasil Pemilu 2019. Ia menilai banyak kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," tegas Prabowo dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengkritisi penolakan capres nomor urut 02 itu. Prabowo dianggap melakukan blunder.
"Kalau tidak mengakui hasil pilpres (pemilihan presiden) sebenarnya secara tidak langsung pileg (pemilihan legislatif) juga tidak diakui," kata Karding di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.
Baca: Prabowo Dinilai Merusak Tradisi Hukum Indonesia
Menurut dia, hakikat pilpres dan pileg setali tiga uang alias sama saja. Jika ada kecurangan di pilpres, harusnya hal itu terjadi juga di ranah pileg.
Dia menilai jika tak mau mengakui hasil pilpres dengan berdalih ada kecurangan, kubu sebelah tak pantas menikmati capaian pileg. Kader partai Koalisi Adil dan Makmur pun tak perlu dilantik jika lolos ke Parlemen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
