Fahri Ragu PKS Lolos ke Senayan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Medcom.id/M. Rodhi Aulia.
Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meragukan partainya dapat lolos parliamentary threshold atau ambang batas Parlemen di Pemilu 2019. Hal tersebut lantaran carut marutnya sistem yang dibangun dalam kepimpinan PKS.
"Tidak bakal loloslah berat. Meskipun saya percaya Pak Prabowo (calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto) menang karena arus bawah, tapi PKS berat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.
Menurut dia, hal tersebut dilatarbelakangi kebijakan yang janggal, seperti menyuruh calon anggota legislatif (caleg) menandatangi surat pengunduran diri bertanggal kosong. Nantinya surat itu akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika dalam proses pencalegan, caleg memiliki pandangan politik yang berbeda.
"Katanya dilakukan untuk menghindari kasus Fahri. Lo ya enggak bisa dong. Pejabat publik seperti saya diberikan mandat oleh rakyat enggak bisa diserahkan ke partai," jelas dia.
Dia menegaskan tugas partai politik hanya mencalonkan kadernya maju sebagai calon anggota legislatif. Selebihnya, peran masyarakat yang menentukan nasib caleg.
"Yang dicalonkan itu ada yang dipilih rakyat, ada yang tidak dipilih rakyat. Setelah mendapatkan mandat rakyat ya tidak bisa main ditarik saja," ujar dia.
Selain itu, dia mengkritik kebijakan lain dari PKS meminta semua kader untuk menandatangani kesetiaan ulang. Dia menilai hal ini justru membuat kader partai berpikir dua kali terhadap kepemimpinan PKS.
"Akhirnya orang kabur. Ngapain kayak gitu. Partai kan memperluas basis. Ini kerjanya mecatin orang," ketusnya.
Menurut dia, dalam lingkup DKI Jakarta saja, partainya dinilai masih belum berhasil. Pasalnya, perkara kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang dijanjikan untuk PKS tak kunjung rampung.
"Ngurus DKI saja enggak beres-beres dan banyak masalah yang enggak sanggup dikerjakan akhirnya mecat-mecatin orang," jelas dia.
Baca: Buntut Kegelisahan Kader PKS terhadap Sohibul
Di sisi lain, PKS masih berharap pada coattail effect atau efek ekor jas dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal ini menanggapi hasil penelitian sejumlah lembaga survei yang memprediksi PKS tak lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2019.
"Untuk memastikan PKS melampaui parliamentary threshold, kami tetap mengoptimalkan coattail effect dari kampanye capres/cawapres, terutama kampanye bersama cawapres Sandiaga Uno," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alinuddin, Kamis, 29 November 2018.
Untuk target suara di pileg, PKS realistis dan tak muluk. Setidaknya, dia ingin partainya menyamai pencapaian suara di Pemilu 2014. Suhud yakin target itu bisa tercapai dengan mengampanyekan partai dan capres/cawapres.
"Dari pengalaman pemilu sebelumnya captive pemilih PKS itu berada di kisaran enam persen. Kami yakin di Pemilu 2019 minimal PKS di angka itu," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Tidak bakal loloslah berat. Meskipun saya percaya Pak Prabowo (calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto) menang karena arus bawah, tapi PKS berat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.
Menurut dia, hal tersebut dilatarbelakangi kebijakan yang janggal, seperti menyuruh calon anggota legislatif (caleg) menandatangi surat pengunduran diri bertanggal kosong. Nantinya surat itu akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika dalam proses pencalegan, caleg memiliki pandangan politik yang berbeda.
"Katanya dilakukan untuk menghindari kasus Fahri. Lo ya enggak bisa dong. Pejabat publik seperti saya diberikan mandat oleh rakyat enggak bisa diserahkan ke partai," jelas dia.
Dia menegaskan tugas partai politik hanya mencalonkan kadernya maju sebagai calon anggota legislatif. Selebihnya, peran masyarakat yang menentukan nasib caleg.
"Yang dicalonkan itu ada yang dipilih rakyat, ada yang tidak dipilih rakyat. Setelah mendapatkan mandat rakyat ya tidak bisa main ditarik saja," ujar dia.
Selain itu, dia mengkritik kebijakan lain dari PKS meminta semua kader untuk menandatangani kesetiaan ulang. Dia menilai hal ini justru membuat kader partai berpikir dua kali terhadap kepemimpinan PKS.
"Akhirnya orang kabur. Ngapain kayak gitu. Partai kan memperluas basis. Ini kerjanya mecatin orang," ketusnya.
Menurut dia, dalam lingkup DKI Jakarta saja, partainya dinilai masih belum berhasil. Pasalnya, perkara kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang dijanjikan untuk PKS tak kunjung rampung.
"Ngurus DKI saja enggak beres-beres dan banyak masalah yang enggak sanggup dikerjakan akhirnya mecat-mecatin orang," jelas dia.
Baca: Buntut Kegelisahan Kader PKS terhadap Sohibul
Di sisi lain, PKS masih berharap pada coattail effect atau efek ekor jas dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal ini menanggapi hasil penelitian sejumlah lembaga survei yang memprediksi PKS tak lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2019.
"Untuk memastikan PKS melampaui parliamentary threshold, kami tetap mengoptimalkan coattail effect dari kampanye capres/cawapres, terutama kampanye bersama cawapres Sandiaga Uno," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alinuddin, Kamis, 29 November 2018.
Untuk target suara di pileg, PKS realistis dan tak muluk. Setidaknya, dia ingin partainya menyamai pencapaian suara di Pemilu 2014. Suhud yakin target itu bisa tercapai dengan mengampanyekan partai dan capres/cawapres.
"Dari pengalaman pemilu sebelumnya captive pemilih PKS itu berada di kisaran enam persen. Kami yakin di Pemilu 2019 minimal PKS di angka itu," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
