Jakarta: Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu geger setiap Oktober. Anies ingin menghilangkan geger tahunan tersebut.

"Perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Apakah kita suka dengan situasi itu? Tanya juga pengusaha, apakah mereka suka? Tidak," kata Anies di Desak Anies Ojol dan Buruh, Senin 29 Januari 2024.

Anies menilai negara melakukan pembiaran terhadap rutinitas tahun ini. Padahal pihak pekerja atau buruh dan pengusaha sama-sama menginginkan kepastian jangka panjang.

Baca juga: Banyak Dinilai Tidak Adil, Anies Janji Kaji Ulang Undang-Undang Cipta Kerja

"Menurut saya kita harus duduk bersama, serius, di tingkat kepemimpinan nasional, mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian," ucap Anies.

Anies menegaskan UMP seharusnya diberikan untuk setiap pegawai yang baru masuk. Seiring bertambahnya masa kerja, para pekerja yang memenuhi ketentuan harus mendapatkan upah lebih dan terus bertambah dari sekadar UMP.

"UMP itu sebetulnya untuk entry level. Sesudah itu harus mengalami peningkatan. Itu tidak diperhatikan sama negara. Tidak dinaikkan," ujar Anies.

Anies menambahkan setiap pihak terkait akan diundang duduk bersama untuk membahas mekanisme pengupahan yang tepat secara multiyears. Anies memahami bahwa pengupahan tidak bisa disamakan untuk semua daerah.

"Tidak mungkin kita buat suatu aturan sama untuk semua tempat. Pasti ujungnya ada variasi karena biaya hidup yang berbeda-beda. Tapi punya pegangan yang tidak usah kita setiap tahun revisi. Setiap tahun kita tarik-menarik," tegas Anies.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DHI))