Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai mengalami kemerosotan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut diminta menjadi perhatian serius seluruh pihak. 

"Saya merasakan republik ini berada dalam era resesi dan kemerosotan demokrasi. Demokrasi kita sedang dibunuh secara perlahan, secara gradual, dan secara sistematis," ujar cendekiawan Sukidi dalam keterangan yang dikutip Senin, 11 Desember 2023.

Gejala kemerosotan demokrasi, kata Sukidi, ditandai oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurut dia, hal tersebut menjadi awal penggunaan kekuasaan untuk mengubah konstitusi.
 

Baca: 50,2% Publik Menilai Pemilu Berpeluang Terjadi Kecurangan

Dia menilai ada indikasi praktik kekuasaan dan politik yang dilakukan secara brutal dalam putusan MK terkait Perkara Nomor 90 mengenai syarat capres-cawapres. Dampaknya, berpotensi membawa Indonesia dalam pelemahan demokrasi.

Sukidi mengatakan hal itu dapat diartikan sebagai upaya mengubah Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Sehingga, hukum diatur sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat kekuasaan.

"Kekuasaan menjadi instrumen utama untuk menentukan segalanya," kata dia.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk ke Pemilu 2024. Khususnya, terkait netralitas instrumen negara yang sedianya berfungsi sebagai pengawas dan wasit.

"Apakah ada yang percaya pemilu akan berjalan secara netral?. Demokrasi dibunuh secara pelan, secara gradual, secara sistematis, tetapi kita baru menyadarinya sekarang," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))