50,2% Publik Menilai Pemilu Berpeluang Terjadi Kecurangan
Ilustrasi survei. (Medcom.id)
Jakarta: Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas publik menilai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpeluang terjadi kecurangan. Totalnya mencapai 50,2 persen responden.
"Berdasarkan data lebih banyak yang menilai cukup atau sangat besar kemungkinan terjadinya kecurangan di Pemilu 2024 mendatang 50,2 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers, Minggu, 10 Desember 2023.
Sementara itu, responden yang menilai kecil terjadi kecurangan sejumlah 19,7 persen. Lalu, hampir tidak ada kecurangan tercatat 12,6 persen responden.
"Sebanyak 17,5 persen tidak tahu," ucap dia.
Sementara itu, berdasarkan pihak yang paling potensial melakukan kecurangan tertinggi yaitu partai politik (parpol) sejumlah 17,1 persen. Lalu, tim sukses (timses) capres-cawapres 15,9 persen; penyelenggara pemilu 13,6 persen; dan pihak capres-cawapres sendiri 4,2 persen.
Selanjutnya, pemerintah daerah (Pemda) dipilih publik sebagai pihak berpotensial curang sebanyak 4 persen; pemerintah pusat 2,9 persen; Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2,3 persen; TNI dan Polri masing-masing 1,7 persen. Kemudian, responden yang memilih faktor lain 2,3 persen dan tak menjawab 34,2 persen.
LSI juga memotret pihak yang berpeluang melakukan kecurangan. Yakni, Ganjar-Mahfud sebanyak 20,6 persen; Prabowo-Gibran 14,4 persen; dan Anies-Muhaimin hanya 5,4 persen.
"Responden yang tak menjawab 59,6 persen," kata Djayadi.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan jajak pendapat pada 3-5 Desember 2023. Survei melibatkan 1.426 responden yang berusia di atas 17 tahun.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error dari survei ini 2,6 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Berdasarkan data lebih banyak yang menilai cukup atau sangat besar kemungkinan terjadinya kecurangan di Pemilu 2024 mendatang 50,2 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers, Minggu, 10 Desember 2023.
Sementara itu, responden yang menilai kecil terjadi kecurangan sejumlah 19,7 persen. Lalu, hampir tidak ada kecurangan tercatat 12,6 persen responden.
"Sebanyak 17,5 persen tidak tahu," ucap dia.
| Baca: Lembaga Survei Dianggap Belum Rilis Realitas Temuan di Lapangan |
Sementara itu, berdasarkan pihak yang paling potensial melakukan kecurangan tertinggi yaitu partai politik (parpol) sejumlah 17,1 persen. Lalu, tim sukses (timses) capres-cawapres 15,9 persen; penyelenggara pemilu 13,6 persen; dan pihak capres-cawapres sendiri 4,2 persen.
Selanjutnya, pemerintah daerah (Pemda) dipilih publik sebagai pihak berpotensial curang sebanyak 4 persen; pemerintah pusat 2,9 persen; Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2,3 persen; TNI dan Polri masing-masing 1,7 persen. Kemudian, responden yang memilih faktor lain 2,3 persen dan tak menjawab 34,2 persen.
LSI juga memotret pihak yang berpeluang melakukan kecurangan. Yakni, Ganjar-Mahfud sebanyak 20,6 persen; Prabowo-Gibran 14,4 persen; dan Anies-Muhaimin hanya 5,4 persen.
"Responden yang tak menjawab 59,6 persen," kata Djayadi.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan jajak pendapat pada 3-5 Desember 2023. Survei melibatkan 1.426 responden yang berusia di atas 17 tahun.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error dari survei ini 2,6 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
