Jakarta: Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD ngotot kembali menekankan pemerataan kepemilikan lahan bagi penduduk Indonesia. Dia mengatakan masih banyak aparat yang bermain dalam persoalan sengketa lahan. 

Dia mengatakan selama ini masih banyak ketimpangan aset di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran 1 persen penduduk kuasai 75 persen lahan. Bahkan, dia mengatakan 99 persen sisanya hanya memperebutkan 20 persen. 

"Upaya pemerataan itu semakin jelas karena banyak kolusi, banyak lahan nggak jelas, daftar lahan dan tahun (Izinya ga jelas) masalahnya membuat ini harus dipercepat," jelas dia dalam debat Pilpres 2024, Jumat, 22 Desember 2023. 
 

Baca juga: Kasus Mafia Tanah Pertamina, Hanya Rp9 Miliar yang Dapat Diselamatkan

Dia mengatakan ide land reform sudah lama dari era Presiden Soekarno dan masih belum berjalan sempurna karena keterlibatan para aprarat penegakan hukum. 

"Ada lahan diduduki orang puluhan tahun negara diam saja, bahkan diberi ampun pajak, saya putuskan ini harus pidana, dan semua sudah masuk ikrah," tegas dia.

Dia menuturkan membutuhkan kedisiplinan untuk tegakan aturan seperti dalam kebijakan redistirbusi tanah dalam lima tahun terakhir. Kebijakan ini sudah berjalan baik dengan pembagian tanah ke rakyat dengan sejuta sertifikat dibagi untuk yang sudah menempatinya. 

"Namun tanah yang lain banyak belum dibagi dan akan kita kerjakan. Benar  masalahnya adalah political will. Penegakan hukum kuncinya karena aturan sudah ada namun banyak yang bocor," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MBM))