KPU: Salah Entri Bukan Kecurangan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Antara/Reno Esnir
Jakarta: Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui ada kesalahan entri data di Sistem Hitung (situng) KPU. Namun, hal itu bukan kecurangan.
"Kami tidak memungkiri ada sekitar 159 salah entri atau salah input data di Situng, tapi kami pastikan salah input itu berbeda dengan kecurangan," kata Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Wahyu mengingatkan situng bukan hasil resmi Pemilu 2019. Dia mengajak masyarakat untuk melaporkan ke KPU jika ada temuan perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C1.
"Kita juga membuka dan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti serta mengawasi jalannya situng. Dan apabila ada kekeliruan, dipersilakan memberikan informasi kepada KPU. Kami segera diperbaiki," ujar mantan anggota KPU Jawa Tengah itu.
Wahyu mengatakan hasil resmi Pemilu 2019 berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara secara manual berjenjang. Penghitungan suara tersebut dimulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.
Dia menegaskan pihaknya akan berpatokan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bila datanya tak sesuai dengan yang ada di situng. Hingga saat ini proses penghitungan manual berjenjang masih berlangsung di tingkat KPU Kabupaten atau Kota.
"Ini sebenarnya sudah jelas," kata dia.
Sebelumnya, Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno risau dengan sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka pun melaporkan situng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dihentikan.
"Kami nilai situng KPU sudah sangat meresahkan dan situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu itu berkurang," kata Ketua Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Sufmi menilai ada banyak human error dalam proses penghitungan versi situng. Hal ini merugikan calon pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
"Penghitungan yang kadang membuat suara 02 itu tidak naik bahkan berkurang sehingga situng KPU dengan perhitungan di lapangan sangat berbeda," ujar Sufmi.
Sementara itu, dalam data situng di situs pemilu2019.kpu.go.id, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih unggul dengan 55,91 persen dukungan. Kubu petahana meraup 53.491.545 suara.
Di sisi lain, kubu penantang Prabowo-Sandi hanya meraih 44,09 persen dukungan pemilih. Pasangan nomor urut 02 mendapatkan 42.187.980 suara.
Angka ini adalah perhitungan yang ditayangkan situng KPU per pukul 19.00 WIB, hari ini. Data ini berasal dari 507.959 tempat pemungutan suara (TPS) dari 813.350 TPS atau 62,45 persen total suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Kami tidak memungkiri ada sekitar 159 salah entri atau salah input data di Situng, tapi kami pastikan salah input itu berbeda dengan kecurangan," kata Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Wahyu mengingatkan situng bukan hasil resmi Pemilu 2019. Dia mengajak masyarakat untuk melaporkan ke KPU jika ada temuan perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C1.
"Kita juga membuka dan mendorong partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti serta mengawasi jalannya situng. Dan apabila ada kekeliruan, dipersilakan memberikan informasi kepada KPU. Kami segera diperbaiki," ujar mantan anggota KPU Jawa Tengah itu.
Wahyu mengatakan hasil resmi Pemilu 2019 berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara secara manual berjenjang. Penghitungan suara tersebut dimulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi dan KPU RI.
Dia menegaskan pihaknya akan berpatokan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bila datanya tak sesuai dengan yang ada di situng. Hingga saat ini proses penghitungan manual berjenjang masih berlangsung di tingkat KPU Kabupaten atau Kota.
"Ini sebenarnya sudah jelas," kata dia.
Sebelumnya, Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno risau dengan sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka pun melaporkan situng ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dihentikan.
"Kami nilai situng KPU sudah sangat meresahkan dan situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu itu berkurang," kata Ketua Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Sufmi menilai ada banyak human error dalam proses penghitungan versi situng. Hal ini merugikan calon pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
"Penghitungan yang kadang membuat suara 02 itu tidak naik bahkan berkurang sehingga situng KPU dengan perhitungan di lapangan sangat berbeda," ujar Sufmi.
Sementara itu, dalam data situng di situs pemilu2019.kpu.go.id, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih unggul dengan 55,91 persen dukungan. Kubu petahana meraup 53.491.545 suara.
Di sisi lain, kubu penantang Prabowo-Sandi hanya meraih 44,09 persen dukungan pemilih. Pasangan nomor urut 02 mendapatkan 42.187.980 suara.
Angka ini adalah perhitungan yang ditayangkan situng KPU per pukul 19.00 WIB, hari ini. Data ini berasal dari 507.959 tempat pemungutan suara (TPS) dari 813.350 TPS atau 62,45 persen total suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
