Jakarta: Calon Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung upaya capres petahana Joko Widodo dalam bidang pertahanan. Menurut Prabowo, anggaran pertahanan di era Jokowi sangat kecil.

Hal itu dianggap membuat kekuatan TNI di Indonesia rapuh. Pernyataan Prabowo lantas mengundang komentar dari Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut menyampaikan, pertahanan Indonesia bagus meski anggaran di bidang itu belum menjadi prioritas. Ia menyampaikan, bila dibandingkan dengan GDP, Anggaran Pertahanan Indonesia hanya sekitar 0,8%.

"Presiden itu mau meningkatkan sampai 1,5% dari GDP kita. Itu kan sejalan sama pertumbuhan ekonomi. Jadi enggak bisa dong main naikin saja. Nanti goyang nanti keseimbangan APBN kita," kata Luhut di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Maret 2019.

Baca: Jokowi: Pertahanan Negara Sudah Jelas

Andai anggaran dinaikkan menjadi 1,5%, maka jumlahnya menjadi Rp107 triliun. Dengan anggaran yang besar, Kementerian Pertahanan juga harus memiliki perkiraan intelijen.

"Muaranya itu harus seperti perkiraan intelijen strategis. Ya perkiraan dari TNI. Dan kami dulu membuat postur TNI itu dari intelijen strategis. Kalau tidak ada perkiraan intelijen strategis, bagaimana kita bikin postur yang baik," ungkap dia.

Namun berdasarkan fakta, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar di bidang pertahanan. Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp108,36 triliun.

Jumlah itu mencapai 4,4 persen dari total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp2.461,1 triliun. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan merupakan anggaran kedua tertinggi setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))