Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan lembaga survei yang terdaftar secara resmi menyiarkan hasil hitung cepat (quick count) pemilu 2019. Namun lembaga survei tak boleh melanggar mekanisme yang diatur undang-undang.

Di Pasal 540 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hitung cepat diperbolehkan dua jam setelah pemungutan suara rampung.

"Kalau sebelum dua jam itu hasil survei diumumkan, ya berarti melanggar hukum. Itu ada sanksinya," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

Pasal 540 undang-undang Pemilu ayat (2) mengancam lembaga survei yang tak taat aturan mengenai ketentuan waktu penyiaran hasil hitung cepat diancam pidana 1 tahun 6 bulan pidana dan denda Rp18 juta.

"Jadi memang dipersilakan lembaga-lembaga survei untuk melakukan survei. Tetapi undang-undang juga memang mengatur tentang kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat sebagai bentuk partisipasi," kata dia.

Saat ini sudah ada 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Namun demikian 33 lembaga survei ini belum tentu memenuhi syarat untuk menyiarkan hasil hitung cepat. KPU masih harus melakukan verifikasi terhadap 33 lembaga tersebut.

"Nanti akan kami sampaikan lembaga survei yang memenuhi syarat. Yang sudah daftar di KPU dan memenuhi syarat," ujar Wahyu.

Wahyu juga tak menutup kemungkinan jumlah lembaga survei masih bisa berubah lantaran proses pendaftaran masih dimungkinkan hingga H-30 sebelum pemungutan suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))