Jakarta: Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO) Herman Kadir melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran administrasi. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan tersebut.

"Menetapkan, menyatakan laporan yang disampaikan terlapor tidak dapat diterima dan tidak dapat dijalankan dalam sidang pemeriksaan," kata Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Rabu, 23 Januari 2019.

Bawaslu memilih tak melanjutkan pemeriksaan karena laporan OSO serupa dengan gugatan sebelumnya. Putusan dikeluarkan pada 9 Januari.

"Majelis menilai inti dari yang dilaporkan sama dengan yang telah diberikan putusan oleh Bawaslu pada tanggal 9 Januari 2019," kata anggota Bawaslu Ratna Dewi saat membacakan putusan.

Isinya putusan sebelumnya, yakni meminta KPU memasukkan nama OSO di surat suara dengan syarat Ketua Umum Hanura itu mundur, ketika terpilih. Dengan amar itu, Bawaslu berpandangan tak perlu memeriksa laporan kubu OSO.

Ratna mengatakan pihaknya berdasar pada undang-undang 7 tahun 2017 pasal 464 tentang pemilu. Intinya, OSO bisa melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika tak memenuhi putusan Bawaslu.

Dengan demikian, sengkarut penyertaan nama OSO di surat suara menjadi kewenangan DKPP.  Ditemui usai sidang, kuasa hukum OSO Herman Kadir menyatakan pihaknya akan melaporkan hal ini pada DKPP. Namun belum menentukan kapan tindakan itu bakal ditempuh.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))