Cek Fakta: Hasil Hitung Cepat Bukan Rekayasa
Pengunjung menyaksikan tayangan televisi yang memuat hitung cepat pemilu presiden di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, Rabu (17/4). Foto: MI/Sumaryanto Bronto
Jakarta: Kabar soal hasil hitung cepat berbagai lembaga survei yang ditayangkan di televisi sebagai rekayasa viral di media sosial. Kabar tersebut menyatakan jika lembaga survei itu memanipulasi opini.
Kabar itu dicuitkan oleh akun @IreneViena di Twitter pada Rabu, 17 April 2019 pukul 13.53 WIB. Cuitan itu hingga pukul 17.40 WIB ditwit ulang sebanyak 731 kali dan disukai 1.248 kali.
"Rekayasa dan manipulasi OPINI melalui hasil QC Pilpres 2019 sudah lama direncanakan dan disiapkan oleh lembaga survey yg diundang Jokowi Mei 2018. Mengapa kita mau jadi korban pembodohan merek??" cuit @IreneViena.
Faktanya, Presiden Joko Widodo memang sempat mengundang sejumlah lembaga survei ke Istana Presiden pada 31 Mei 2018. Namun demikian, pertemuan itu membahas perkembangan politik, bukan membahas elektabilitas capres 2019.
Lembaga survei yang diundang saat itu antara lain; Indo Barometer, Charta Politika, dan Poltracking. Selain itu, lembaga think tank juga diundang dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin lembaga survei yang melakukan hitung cepat sudah terverifikasi. Dari 40 lembaga survei telah diverifikasi terkait pendanaan serta transparansi.
“Apabila ada lembaga survei di luar 40 itu (mengumumkan hasil hitung cepat), itu pelanggaran. Karena berdasarkan peraturan undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Selasa, 16 April 2019.
40 lembaga survei itu juga harus memenuhi syarat. Termasuk soal dokumen rencana jadwal dan lokasi jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu, akte pendirian, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, surat keterangan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei, foto pimpinan lembaga, dan beberapa surat pernyataan.
Pernyataan itu adalah tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.
Selain itu lembaga survei benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei, tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah, dan melaporkan metodologi pencuplikan data, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei penghitungan cepat.
Soal kredibilitas dan hasil quick count, mayoritas lembaga survei sudah membuktikannya pada Pilpres 2014, hasilnya mendekati real count KPU.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
Kabar itu dicuitkan oleh akun @IreneViena di Twitter pada Rabu, 17 April 2019 pukul 13.53 WIB. Cuitan itu hingga pukul 17.40 WIB ditwit ulang sebanyak 731 kali dan disukai 1.248 kali.
"Rekayasa dan manipulasi OPINI melalui hasil QC Pilpres 2019 sudah lama direncanakan dan disiapkan oleh lembaga survey yg diundang Jokowi Mei 2018. Mengapa kita mau jadi korban pembodohan merek??" cuit @IreneViena.
Faktanya, Presiden Joko Widodo memang sempat mengundang sejumlah lembaga survei ke Istana Presiden pada 31 Mei 2018. Namun demikian, pertemuan itu membahas perkembangan politik, bukan membahas elektabilitas capres 2019.
Lembaga survei yang diundang saat itu antara lain; Indo Barometer, Charta Politika, dan Poltracking. Selain itu, lembaga think tank juga diundang dalam pertemuan tersebut.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin lembaga survei yang melakukan hitung cepat sudah terverifikasi. Dari 40 lembaga survei telah diverifikasi terkait pendanaan serta transparansi.
“Apabila ada lembaga survei di luar 40 itu (mengumumkan hasil hitung cepat), itu pelanggaran. Karena berdasarkan peraturan undang-undang, lembaga survei harus mendaftar ke KPU,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Selasa, 16 April 2019.
40 lembaga survei itu juga harus memenuhi syarat. Termasuk soal dokumen rencana jadwal dan lokasi jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu, akte pendirian, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, surat keterangan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei, foto pimpinan lembaga, dan beberapa surat pernyataan.
Pernyataan itu adalah tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.
Selain itu lembaga survei benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei, tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah, dan melaporkan metodologi pencuplikan data, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei penghitungan cepat.
Soal kredibilitas dan hasil quick count, mayoritas lembaga survei sudah membuktikannya pada Pilpres 2014, hasilnya mendekati real count KPU.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
