Sebut Hukum Saat Ini Tumpul, Mahfud Dinilai Telah Menelanjangi Diri Sendiri
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Medcom.id/Duta Erlangga
Jakarta: Jaringan Aktivis Nasional (Jarnas) 98 menyentil pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, soal penegakan hukum saat debat cawapres beberapa hari lalu. Mahfud menyebut penegakan hukum tumpul dan cenderung mampu dikondisikan penguasa.
"Pernyataan seperti itu sama saja menelanjangi dirinya sendiri, tak tahu malu, karena dia sekarang ini memimpin Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai menteri," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Jarnas 98, Sabar Daniel Hutahaen, di Jalan Cawang Baru Utara, Jakarta Timur, dilansir pada Selasa, 23 Januari 2024.
Sabar menjelaskan Menteri yang memimpin Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerja berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia.
Dalam peraturan tersebut, Mahfud sebagai menteri berwenangan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
"Dia punya kewenangan sesuai peraturan itu untuk memastikan penegakan hukum itu tidak tumpul. Lalu kemarin dia menyampaikan penegakan hukum saat ini tumpul. Dia sehat atau sakit ya? Ini pantas kita pertanyakan," ujar Sabar.
Menurut dia, sebagai ahli hukum, Mahfud memiliki kapasitas di atas rata-rata lulusan sarjana hukum di Indonesia. Hanya, setelah menjadi cawapres, kapasitas tersebut merosot tajam.
"Nah, saya sarankan lebih baik Mahfud mundur saja dari pada menghancurkan reputasinya sebagai ahli hukum level atas," ujar dia.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membeberkan permasalahan dalam penegakan hukum saat ini. Hal itu disampaikan saat memberikan pernyataan penutup di debat cawapres pada Minggu, 21 Januari 2023.
"Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul, kalau pedang hukum tidak tumpul kita pasti bisa tabrak habis-habisan, program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar (Ganjar Pranowo) dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu, yang telah ikut terlibat, atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi kerusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni," ujar Mahfud dalam debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Pernyataan seperti itu sama saja menelanjangi dirinya sendiri, tak tahu malu, karena dia sekarang ini memimpin Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai menteri," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Jarnas 98, Sabar Daniel Hutahaen, di Jalan Cawang Baru Utara, Jakarta Timur, dilansir pada Selasa, 23 Januari 2024.
Sabar menjelaskan Menteri yang memimpin Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerja berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia.
Dalam peraturan tersebut, Mahfud sebagai menteri berwenangan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
"Dia punya kewenangan sesuai peraturan itu untuk memastikan penegakan hukum itu tidak tumpul. Lalu kemarin dia menyampaikan penegakan hukum saat ini tumpul. Dia sehat atau sakit ya? Ini pantas kita pertanyakan," ujar Sabar.
Menurut dia, sebagai ahli hukum, Mahfud memiliki kapasitas di atas rata-rata lulusan sarjana hukum di Indonesia. Hanya, setelah menjadi cawapres, kapasitas tersebut merosot tajam.
"Nah, saya sarankan lebih baik Mahfud mundur saja dari pada menghancurkan reputasinya sebagai ahli hukum level atas," ujar dia.
| Baca Juga: Tekankan Pedang Hukum Masih Tumpul, Mahfud Tutup Debat dengan Mengutip Gus Dur |
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membeberkan permasalahan dalam penegakan hukum saat ini. Hal itu disampaikan saat memberikan pernyataan penutup di debat cawapres pada Minggu, 21 Januari 2023.
"Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul, kalau pedang hukum tidak tumpul kita pasti bisa tabrak habis-habisan, program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar (Ganjar Pranowo) dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu, yang telah ikut terlibat, atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi kerusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni," ujar Mahfud dalam debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
