Cek Fakta: Pemerintah Jokowi-JK Bubarkan 23 Lembaga
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyampaikan ide pembentukan pemerintahan digital dan melayani (dilan) yang berbasis elektronik. Sebagai langkah awal, calon presiden petahana itu memamerkan pembubaran 23 lembaga yang dinilai tak efisien.
"Agar lebih ramping, tidak membuat pelayanan bertele-tele," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Pembubaran lembaga nonstruktural dilakukan paling banyak pada 2014, yakni sebanyak 10 lembaga. Beberapa lembaga yang dibubarkan pada tahun itu di antaranya Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan Dewan Gula Indonesia.
Pada 2015, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut. Pemerintah juga membubarkan Dewan Nasional Perubahan Iklim.
Satu tahun berselang, pemerintah membubarkan sembilan lembaga. Beberapa di antaranya Badan Benih Nasional, Badan Pengendali Bimbingan Massal, Dewan Kelautan Indonesia, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
Pada 2018, pemerintah membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat pembubaran lembaga ini memberikan dampak positif. Negara dinilai bisa menghemat anggaran hingga Rp25,34 persen.
Namun, Ombudsman RI memberikan catatan kepada pelayanan publik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, dari 25 kementerian yang disurvei, hanya 11 berpredikat kepatuhan tinggi. Sementara 12 kementerian berpredikat sedang dan dua kementerian mengantongi predikat rendah.
Ombudsman juga melakukan survei terhadap 15 lembaga negara. Dari total lembaga itu, sebanyak 10 lembaga berpredikat kepatuhan tinggi. Sedangkan tiga lembaga mengantongi predikat sedang dan dua lembaga berpredikat rendah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Agar lebih ramping, tidak membuat pelayanan bertele-tele," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Pembubaran lembaga nonstruktural dilakukan paling banyak pada 2014, yakni sebanyak 10 lembaga. Beberapa lembaga yang dibubarkan pada tahun itu di antaranya Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan Dewan Gula Indonesia.
Pada 2015, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut. Pemerintah juga membubarkan Dewan Nasional Perubahan Iklim.
Satu tahun berselang, pemerintah membubarkan sembilan lembaga. Beberapa di antaranya Badan Benih Nasional, Badan Pengendali Bimbingan Massal, Dewan Kelautan Indonesia, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
Pada 2018, pemerintah membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat pembubaran lembaga ini memberikan dampak positif. Negara dinilai bisa menghemat anggaran hingga Rp25,34 persen.
Namun, Ombudsman RI memberikan catatan kepada pelayanan publik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, dari 25 kementerian yang disurvei, hanya 11 berpredikat kepatuhan tinggi. Sementara 12 kementerian berpredikat sedang dan dua kementerian mengantongi predikat rendah.
Ombudsman juga melakukan survei terhadap 15 lembaga negara. Dari total lembaga itu, sebanyak 10 lembaga berpredikat kepatuhan tinggi. Sedangkan tiga lembaga mengantongi predikat sedang dan dua lembaga berpredikat rendah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
