Jokowi Menguasai Tema Besar Debat Kedua
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. (Foto: MI/Ramdani)
Jakarta: Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir, memastikan pihaknya siap menyongsong debat seri kedua calon presiden. Sebagai petahana, Jokowi siap dan telah mempersiapkannya dengan matang.
Inas optimistis dengan tema besar energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, Jokowi mampu menguasainya. "Jokowi persiapannya sudah empat tahun. Selama ini Jokowi sudah membangun infrastruktur," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 22 Januari 2019.
Ia mencontohkan dalam bidang energi pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi mampu membuat hampir 11 wilayah kerja dari pertambangan, minyak, dan migas kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Jokowi, kata Inas, akan menawarkan program realistis lainnya di bidang energi pada debat seri kedua. Misalnya periode 2019-2021 pemerintah akan membuat Pertamina memegang Blok Rokan dengan penguasaan 62 persen produksi minyak di Indonesia.
"Ketika era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hanya 21 persen dan saat ini sudah mencapai 32 persen, mudah-mudahan (di bawah pemerintah Jokowi) 62 persen tercapai. Petronas juga kan menguasai 62 persen produksi minyaknya, kita sudah akan di atasnya," kata dia.
Dalam hal pangan, menurut Inas, pemerintah juga telah mempersiapkannya. Salah satu yang dominan dalam infrastruktur pangan adalah bendungan. Di era Jokowi, sampai 2018, sudah ada sembilan bendungan dibangun. Diharapkan pada tahun ini 22 bendungan rampung.
"Kalau semua sudah selesai baru kita bicara kemandirian pangan. Tidak bisa ujug-ujug minta mandiri tapi infrastrukturnya enggak ada," ungkapnya.
Lebih lanjut Inas mengatakan, dalam mempersiapkan debat seri kedua, akurasi data menjadi penting. TKN menjamin akan memberikan data yang faktual kepada Jokowi untuk dipaparkan dalam debat.
Menurutnya, data penting disampaikan untuk melawan hoaks. Belajar dari lawan yang menyebut wilayah Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia, padahal faktanya 'daerah kekuasaan' Ganjar Pranowo itu hanya 10 persen dari luas negeri Jiran. "Bukti bahwa kubu penantang tak punya data."
Termasuk ketika Prabowo Subianto menyebut bahwa jabatan presiden adalah chief of law enforcement perlu dibantah dengan data. Terutama dengan konsep pemisahan kekuasaan (trias politica) yang akan dibuktikan dengan penjabaran Pasal 3, 7, dan 9 UUD 1945 yang masing-masing mengatur kekuasaan presiden, legislatif, dan yudikatif.
"Insyallah optimistis karena yang paling penting bagi kita adalah data. Kalau kerja Jokowi kan semua sudah tahu, tapi tidak semua data bisa dilihat. Karenanya kita himpun data dengan detail dan itu menjadi tanggung jawab TKN," jelasnya.
?
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
Inas optimistis dengan tema besar energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, Jokowi mampu menguasainya. "Jokowi persiapannya sudah empat tahun. Selama ini Jokowi sudah membangun infrastruktur," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 22 Januari 2019.
Ia mencontohkan dalam bidang energi pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi mampu membuat hampir 11 wilayah kerja dari pertambangan, minyak, dan migas kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Jokowi, kata Inas, akan menawarkan program realistis lainnya di bidang energi pada debat seri kedua. Misalnya periode 2019-2021 pemerintah akan membuat Pertamina memegang Blok Rokan dengan penguasaan 62 persen produksi minyak di Indonesia.
"Ketika era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hanya 21 persen dan saat ini sudah mencapai 32 persen, mudah-mudahan (di bawah pemerintah Jokowi) 62 persen tercapai. Petronas juga kan menguasai 62 persen produksi minyaknya, kita sudah akan di atasnya," kata dia.
Dalam hal pangan, menurut Inas, pemerintah juga telah mempersiapkannya. Salah satu yang dominan dalam infrastruktur pangan adalah bendungan. Di era Jokowi, sampai 2018, sudah ada sembilan bendungan dibangun. Diharapkan pada tahun ini 22 bendungan rampung.
"Kalau semua sudah selesai baru kita bicara kemandirian pangan. Tidak bisa ujug-ujug minta mandiri tapi infrastrukturnya enggak ada," ungkapnya.
Lebih lanjut Inas mengatakan, dalam mempersiapkan debat seri kedua, akurasi data menjadi penting. TKN menjamin akan memberikan data yang faktual kepada Jokowi untuk dipaparkan dalam debat.
Menurutnya, data penting disampaikan untuk melawan hoaks. Belajar dari lawan yang menyebut wilayah Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia, padahal faktanya 'daerah kekuasaan' Ganjar Pranowo itu hanya 10 persen dari luas negeri Jiran. "Bukti bahwa kubu penantang tak punya data."
Termasuk ketika Prabowo Subianto menyebut bahwa jabatan presiden adalah chief of law enforcement perlu dibantah dengan data. Terutama dengan konsep pemisahan kekuasaan (trias politica) yang akan dibuktikan dengan penjabaran Pasal 3, 7, dan 9 UUD 1945 yang masing-masing mengatur kekuasaan presiden, legislatif, dan yudikatif.
"Insyallah optimistis karena yang paling penting bagi kita adalah data. Kalau kerja Jokowi kan semua sudah tahu, tapi tidak semua data bisa dilihat. Karenanya kita himpun data dengan detail dan itu menjadi tanggung jawab TKN," jelasnya.
?
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
