Sandiaga Percaya MK Independen
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno masih percaya Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap netral dan independen dalam sidang perkara sengketa Pilpres 2019. Ia berharap MK mengabulkan gugatan kubu pasangan capres/cawapres 02.
"Kita pastikan MK nanti akan dengan independen mengungkap bukti-bukti ini membahasnya Insyaallah akan menghadirkan keadilan dan pemebenaran," kata calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019.
Sandiaga mengatakan, gugatan yang dilayangkan oleh tim suksesnya itu bukan persoalan menang atau kalah. Gugatan ke MK dorongan dari masyarakat agar Prabowo-Sandi menggunaka cara-cara konstitusional menyelesaikan kecurangan yang terjadi.
"Itu tuntutan masyarakat, kami akan terus bersama masyarakat. Seperti Pak Prabowo bilang, kita timbul dan tenggelam bersama rakyat, kita ingin perbaiki. Karena ini bukan masalah kalah menang, tapi ini tentang demokrasi Indonesia," ujar Sandiaga.
BPN Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan permohonan sengketa PHPU pilpres 2019 ke MK dengan membawa 51 alat bukti untuk menggugat hasil pilpres. Sandiaga mengatakan, alat bukti tersebut hasil data yang dikumpulkan timnya dari sejumlah provinsi.
"Ini semua berdasarkan kumpulan yang didapat dari masyarakat rata-rata dari provinsi. Angka 50 persen tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi ada anomali, ada penyimpangan, ada ketidakadilan," ujar Sandiaga.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melunak dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Padahal mereka sempat berkoar tak percaya dengan MK.
"Di awal memang kita mendapatkan banyak masukan terkait kondisi hukum belakangan ini yang sulit dipercaya, kemudian kita sempat menyatakan tidak ke MK," kata koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.
Namun, Prabowo mendapat masukan dan desakan dari daerah agar menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Temuan-temuan kecurangan pun kemudian dilaporkan ke BPN.
"Daerah-daerah itu menyampaikan kepada kami perlu langkah-langkah konstitusional. Ini kan ada bukti-bukti yang kuat. Perlu dibawa ke lembaga yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah itu, baik Bawaslu maupun MK," jelas Dahnil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Kita pastikan MK nanti akan dengan independen mengungkap bukti-bukti ini membahasnya Insyaallah akan menghadirkan keadilan dan pemebenaran," kata calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di Jakarta, Sabtu, 25 Mei 2019.
Sandiaga mengatakan, gugatan yang dilayangkan oleh tim suksesnya itu bukan persoalan menang atau kalah. Gugatan ke MK dorongan dari masyarakat agar Prabowo-Sandi menggunaka cara-cara konstitusional menyelesaikan kecurangan yang terjadi.
"Itu tuntutan masyarakat, kami akan terus bersama masyarakat. Seperti Pak Prabowo bilang, kita timbul dan tenggelam bersama rakyat, kita ingin perbaiki. Karena ini bukan masalah kalah menang, tapi ini tentang demokrasi Indonesia," ujar Sandiaga.
BPN Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan permohonan sengketa PHPU pilpres 2019 ke MK dengan membawa 51 alat bukti untuk menggugat hasil pilpres. Sandiaga mengatakan, alat bukti tersebut hasil data yang dikumpulkan timnya dari sejumlah provinsi.
"Ini semua berdasarkan kumpulan yang didapat dari masyarakat rata-rata dari provinsi. Angka 50 persen tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi ada anomali, ada penyimpangan, ada ketidakadilan," ujar Sandiaga.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melunak dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Padahal mereka sempat berkoar tak percaya dengan MK.
"Di awal memang kita mendapatkan banyak masukan terkait kondisi hukum belakangan ini yang sulit dipercaya, kemudian kita sempat menyatakan tidak ke MK," kata koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.
Namun, Prabowo mendapat masukan dan desakan dari daerah agar menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Temuan-temuan kecurangan pun kemudian dilaporkan ke BPN.
"Daerah-daerah itu menyampaikan kepada kami perlu langkah-langkah konstitusional. Ini kan ada bukti-bukti yang kuat. Perlu dibawa ke lembaga yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah itu, baik Bawaslu maupun MK," jelas Dahnil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
