Jakarta: Partai Gerindra disebut sebagai prioritas utama partai non-pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin masuk ke dalam kabinet. Tawaran itu dinilai wajar melihat raihan suara Gerindra di Pileg 2019 kemarin.
"Kalau menurut saya wajar Partai Gerindra prioritas karena kami suara terbanyak kedua di pemilu 2019. Tentu kursi parlemen kami sangat signifikan," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade di Jakarta, Rabu 26 Juni 2019.
Dengan basis suara yang solid, dan masuk jajaran tiga besar menjadi daya tarik tersendiri siapapun era pemerintahannya berusaha mengajak Partai Gerindra bergabung. Selama 10 tahun terakhir Gerindra masih konsisten berada di luar pemerintahan.
"Menarik ya bagi koalisi Pak Jokowi. Tapi terus terang kami belum ada pemikiran masuk kabinet Jokowi. Malah kita masih berpikir besok Prabowo menang kita yang ajak kubu sebelah," kata Andre.
Baca juga:
Isu Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah Dinilai Wajar
Kerua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menghargai ajakan kubu Jokowi bergabung di kabinet. Namun, perlu dihargai keputusan Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo sendiri adalah ketua umum dan ketua dewan pembina yang semua keputusannya tentu diambil melalui rapat-rapat internal. bisa melalui Rakernas bisa melalui Rapimnas sebagaimana dulu 2014," jelas Riza.
Menurut Riza, ada plus dan minus bergabung bersama pemerintah. Gerindra akan mengevaluasi posisinya terlebih dahulu selama 10 tahun berada di luar pemerintahan.
"Kita akan evaluasi 10 tahun kita di oposisi, PDIP juga dulu 10 tahun di oposisi semua ada plus minusnya," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((MEL))