Jakarta: Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai spekulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengakomodir kepentingan partai politik menjadi terbukti. Itu ditandai dengan sikap KPU yang tebang pilih dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konsitusi (MK).

"Spekulasi bahwa KPU sangat mengakomodir kepentingan partai politik menjadi terbukti ketika KPU tebang pilih melaksanakan putusan pengadilan, yaitu berdasarkan apa yang paling memudahkan partai politik," ujar Titi kepada Media Indonesia, Kamis, 12 Oktober 2023.

Terhadap putusan MA terkait uji materi keterwakilan perempuan, Titi menyebut KPU sangat lamban dan bahkan tidak merevisi beleid itu yang termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Di sisi lain, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari malah sudah menyatakan siap merevisi PKPU tentang Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meski belum resmi diundangkan.
 

Baca juga: KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Kota Malang di Kampus

Menurut Titi, sikap yang berbeda itu menandakan bahwa komitmen KPU terhadap praktik pemilu yang inklusif dan adil gender sangat rendah. Ia menyebut Pemilu 2024 sebagai yang terburuk terkait dengan sikap penyelenggara dalam menunjukkan kepatuhan terhadap hukum.

Ia berpendapat, capaian pemilu inklusif yang telah ditorehkan penyelenggara pemilu sebelumnya justru diobrak-abrik KPU periode saat ini. Titi meminta Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak mendiamkan sikap KPU.

"Harus ada sanksi berat terhadap penyelenggara yang diskriminatif di dalam menerapkan asas kepastian hukum," ujar dia.

Sebelumnya, MA menganulir Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait penghitungan pecahan demsimal keterwakilan perempuan caleg sejak akhir Agustus 2023. Sampai menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT), KPU tidak merevisi aturan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))