Tak Ingin Indonesia Disebut Wakanda dan Konoha, Anies Ingin Rombak Aturan Ini
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam dialog terbuka Muhammadiyah. Foto: Tangkapan layar.
Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ingin merombak aturan yang dianggap membelenggu kebebasan berpendapat. Keinginan tersebut timbul karena tak ingin lagi penyebutan Indonesia diganti dengan Wakanda dan Konoha.
"Jangan sampai menyebut istilah Wakanda dan Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut Indonesia," kata Anies dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan sejumlah aturan yang membuat penyebutan Indonesia kerap diganti dengan istilah Konoha dan Wakanda. Salah satunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Karena khawatir diproses UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," ungkap dia.
Selain rawan diperkarakan, terhambatnya kebebasan berpendapat berhubungan dengan indeks demokrasi Indonesia. Padahal, kritik dinilai dibutuhkan pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan.
"Kritik justru dibutuhkan dalam pemerintahan karena mencerdaskan masyarakat dan memaksa pembuat kebijakan selalu mengkaji mana yang lebih baik," sebut dia.
Anies menyebut dirinya tidak ingin kritik publik menjadi mati atau dimatikan pemerintah. Hal tersebut yang membuat kualitas pemerintahan merosot.
"Kami memandang kebebasan penting dikembalikan bahkan kebebasan pada rakyat," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Jangan sampai menyebut istilah Wakanda dan Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut Indonesia," kata Anies dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan sejumlah aturan yang membuat penyebutan Indonesia kerap diganti dengan istilah Konoha dan Wakanda. Salah satunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Karena khawatir diproses UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," ungkap dia.
| Baca juga: Jubir Anies Nilai Prabowo Fokus Pembangunan Tak Berkelanjutan |
Selain rawan diperkarakan, terhambatnya kebebasan berpendapat berhubungan dengan indeks demokrasi Indonesia. Padahal, kritik dinilai dibutuhkan pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan.
"Kritik justru dibutuhkan dalam pemerintahan karena mencerdaskan masyarakat dan memaksa pembuat kebijakan selalu mengkaji mana yang lebih baik," sebut dia.
Anies menyebut dirinya tidak ingin kritik publik menjadi mati atau dimatikan pemerintah. Hal tersebut yang membuat kualitas pemerintahan merosot.
"Kami memandang kebebasan penting dikembalikan bahkan kebebasan pada rakyat," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
