Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mereduksi esensi Hak Asasi Manusia (HAM) pada debat perdana capres dan cawapres. KPU dinilai mengedepankan kepentingan kedua paslon ketimbang rakyat.

"Sikap KPU ini telah mereduksi esensi tema HAM," kata koordinator KontraS Yati Andriyani di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Bukan tanpa sebab, hal ini dicetuskan KontraS menanggapi tiga keputusan KPU. Pertama, terkait bocoran pertanyaan debat bagi kedua paslon.

Kedua, kata Yati, terkait ditiadakannya penyampaian visi dan misi kedua paslon. "Ketiga adalah kedua paslon tidak bisa menyampaikan kasus-kasus dalam debat," ujarnya.

(Baca: Paslon Diimbau Tak Bahas Kasus Saat Debat)

Menurut Yati, debat seharusnya menjadi ruang untuk menguji jejak rekam dan gagasan serta komitmen kedua paslon terkait HAM. Debat mengenai HAM juga dinilai bisa menggambarkan situasi HAM di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Karena debat itu akan menentukan sejauh mana para calon akan mewarnai dan membawa situasi HAM, setidaknya lima tahun ke depan," pungkas Yati.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))