Kubu Prabowo Merasa Belum Perlu `Berdamai` dengan Jokowi
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, merasa kondisi pascapilpres 2019 tak segenting yang perkiraan banyak pihak. Ia merasa belum perlu ada rekonsiliasi antara kedua kubu peserta Pilpres.
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Memang sekarang ada konflik? Kan enggak ada," kata Dahnil di Posko Media Center BPN, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin 22 April 2019.
Menurut Dahnil, dugaan-dugaan adanya kegentingan situasi politik pascapemilu perlu disingkirkan. Perdebatan panas mengenai hasil perolehan suara di Pilpres hal biasa, tak perlu disikapi bak tengah terjadi konflik.
"Ini enggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi. Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik," tegas Dahnil.
Baca juga: Muhammadiyah Gagas Rekonsiliasi Politik Usai Pemilu
PP Muhammadiyah menggagas rekonsiliasi nasional pascapemilu 2019. Rekonsilisasi diperlukan untuk menyatukan kembali visi dan misi seluruh elemen bangsa usai pemilu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan dalam rekonsiliasi nanti dibicarakan agenda, arah, dan tujuan bersama bangsa Indonesia.
"Komponen bangsa dialog mengagendakan potensi-potensi strategis bangsa. Lalu bagaimana memobilisasi potensi bangsa itu," kata Haedar, di Kantor Pusat PP MUhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 18 April 2019.
Menurut Haedar rekonsiliasi perlu dilakukan sebelum diumumkannya presiden terpilih. Sehingga saat presiden terpilih diumumkan, seluruh elemen bangsa bisa menyampaikan hasil rekonsiliasi tersebut. Hasil rekonsiliasi akan menjadi masukan arah dan visi sang presiden terpilih dalam membawa bangsa Indonesia lima tahun ke depan.
Rekonsiliasi politik ini juga menjadi sarana seluruh elit bangsa menyatukan kembali rasa berbangsa dan negara usai 'perlombaan' demokrasi. Haedar melihat situasi bangsa Indonesia kini terbelah dua selama proses politik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Memang sekarang ada konflik? Kan enggak ada," kata Dahnil di Posko Media Center BPN, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin 22 April 2019.
Menurut Dahnil, dugaan-dugaan adanya kegentingan situasi politik pascapemilu perlu disingkirkan. Perdebatan panas mengenai hasil perolehan suara di Pilpres hal biasa, tak perlu disikapi bak tengah terjadi konflik.
"Ini enggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi. Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik," tegas Dahnil.
Baca juga: Muhammadiyah Gagas Rekonsiliasi Politik Usai Pemilu
PP Muhammadiyah menggagas rekonsiliasi nasional pascapemilu 2019. Rekonsilisasi diperlukan untuk menyatukan kembali visi dan misi seluruh elemen bangsa usai pemilu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan dalam rekonsiliasi nanti dibicarakan agenda, arah, dan tujuan bersama bangsa Indonesia.
"Komponen bangsa dialog mengagendakan potensi-potensi strategis bangsa. Lalu bagaimana memobilisasi potensi bangsa itu," kata Haedar, di Kantor Pusat PP MUhammadiyah Yogyakarta, Kamis, 18 April 2019.
Menurut Haedar rekonsiliasi perlu dilakukan sebelum diumumkannya presiden terpilih. Sehingga saat presiden terpilih diumumkan, seluruh elemen bangsa bisa menyampaikan hasil rekonsiliasi tersebut. Hasil rekonsiliasi akan menjadi masukan arah dan visi sang presiden terpilih dalam membawa bangsa Indonesia lima tahun ke depan.
Rekonsiliasi politik ini juga menjadi sarana seluruh elit bangsa menyatukan kembali rasa berbangsa dan negara usai 'perlombaan' demokrasi. Haedar melihat situasi bangsa Indonesia kini terbelah dua selama proses politik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
