Jakarta: Partai Demokrat semakin tak nyaman berada di koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu musababnya adalah pengerahan massa dalam demonstrasi penolakan Pemilu.

"Terus terang kami sudah tak nyaman dengan koalisi ini, yang mengedepankan massa untuk memperoleh kekuasan. Itu bukan DNA Partai Demokrat," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Medcom.id, Senin, 3 Juni 2019.

Menurut dia, aksi 22 Mei justru memunculkan opini miring terhadap partai-partai di koalisi Prabowo-Sandi. Sebab, ada kesan pengerahan massa hanya didasari syahwat politik karena kalah pemilu.

Ferdinand pun memberi sinyal partainya segera hengkang dari koalisi Adil dan Makmur. Menurut dia, Demokrat tengah menunggu momentum yang tepat untuk keluar dari koalisi. "Koalisi tinggal menunggu waktu saja," tegasnya.

Ferdinand mengatakan sikap politik Demokrat akan diumumkan setelah tahapan pemilihan umum berakhir. Demokrat saat ini masih menghormati Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang sedang menggugat Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: SBY Buka Tujuan Pertemuan Jokowi-AHY

Ferdinand menegaskan, Demokrat sudah mengakui kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak pengumuman hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demokrat mengklaim sama sekali tak ikut serta dalam gerakan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Maka terkait koalisi, publik bisa melihat posisi Demokrat," imbuh Ferdinand.

Demokrat mendukung upaya kepolisian mengusut unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu. Ia menegaskan Demokrat tak akan merecoki polisi mendukung sepenuhnya aparat kepolisian mengusut tuntas dalang kerusuhan. "Dari situ bisa diterjemahkan bagaimana sikap kami," tutupnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AGA))