Jakarta: Perintah netralitas belum sepenuhnya dipatuhi oleh penyelenggara negara. Termasuk seperti yang dilakukan Wakil Menteri ATR/BPN,
Raja Juli Antoni.
Ia membuat postingan terkait kunjungan dinasnya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur di akun X beberapa waktu lalu. Pada postingan itu, ia mengabarkan tujuan ke Kupang untuk membagikan sertipikat PTSL dan wakaf.
Namun postingan ini membuat netizen mempertanyakan netralitas Raja Juli yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya,
Raja Juli menyebut nama pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Selamat PAGI —Selamat Prabowo Gibran.
Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan sertipikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat. Semoga PAGI kawan-kawan semua penuh berkah," tulis Raja Juli dengan menyebut partai dan nama pasangan capres-cawapres, 27 Oktober 2023.
Syahdan netizen pun 'merujak' postingan tersebut. Berikut sejumlah komentar netizen:
"Pamer berderet2 gelar akademik, otak dan etik tidak dipakai. Perjalanan dinas. Dibayar pajak publik. Kampanye partai dan kubu pilpres.
Apakah kekonyolan spt ini akan terus dirawat?
@bawaslu_RI @KPU_ID @NttBawaslu @kpuntt," tulis akun @KawanBaikKomo**.
"Cerita hendak membagi SHM PTSL (dinas)
Selamat Prabowo Gibran (dinas)
Luar biasa sekali jerih payahmu, di setiap nafasmu semua sambil dinas," tulis akun X @pedagang_kri***.
"Lagi dines pakai duit rakyat napa kampanye ? Anak muda kok gak kasih contoh yg baik," tulis akun X @Wetnosetyow**.
"Kalo Bro mau kampanye
Eloknya mundur dari Wamen dulu
Bro ke Kupang menjalankan tugas Negara
tapi tuitannya Promosiin Prabowo Gibran
Ini Prilaku KORUP di skala kecil namanya
Rakyat bayar gaji Anda bukan buat dipake dukung Paslon Anda Prilaku Kader Partai
@psi_id
btw ya ??!!," tulis akun X @@StefanAnton***.
Perintah Netralitas
Presiden Jokowi kembali menyampaikan perintah netralitas kepada semua ASN di semua tingkatan. Dari tingkat daerah hingga pusat. Perintah ini juga sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan sebelumnya.
"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DHI))