Kepala Daerah Boleh Tak Netral dengan Syarat

Damar Iradat 17 November 2018 13:44 WIB
pilpres 2019
Kepala Daerah Boleh Tak Netral dengan Syarat
Mendagri Tjahjo Kumolo/Medcom.id/Surya Perkasa
Jakarta:Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kepala daerah boleh tidak netral pada Pemilu 2019. Ia bahkan mengizinkan kepala daerah mengampanyekan calon presiden dan wakil presiden tertentu karena memegang jabatan politik.

"Kepala daerah (boleh tidak netral), karena dipilih oleh satu partai atau gabungan partai," ungkap Tjahjo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 November 2018.


Kendati begitu, menurut Tjahjo, kepala daerah yang mendukung paslon tertentu juga ada batasan dan harus mengikuti syarat-syarat dan aturan dari Mendagri. Misalnya,  mengajukan cuti saat ingin berkampanye.

Baca: Kepala Daerah bisa Kampanye 3 Kali Seminggu

Kepala daerah yang ikut berkampanye juga dilarang menggunakan fasilitas negara. Antara lain; anggaran, membawa ajudan, atau mengajak pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau mau deklarasi itu silakan tolong gunakan Sabtu, Minggu,"tegas dia.

Sedangkan aparat, baik sipil maupun TNI dan Polri juga dipersilakan menjelaskan pada masyarakat soal pencapaian kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia menjamin hal tersebut tidak akan bias.
 
"Ya enggak, kalau kampanye kan sebut nama, nomor urut. Ini kan enggak. Sepanjang tidak menyebut pilih capres ini itu, kan enggak apa-apa. Tugas pemerintah ya menjelaskan masyarakat, mana yang sudah dijalankan, mana yang belum," jelas Tjahjo.



(OJE)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id