Jemaah Haji dan Umroh Bisa Ikut Pemilu 2024, Ini Syaratnya
Komisioner KPU Idham Holik/Medcom.id/Fachri
Jakarta: Anggota KPU Idham Holik mengatakan jemaah haji dan umroh yang berada di Saudi saat pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tetap dapat mencoblos. Mereka mesti terdaftar sebagai pemilih tambahan di daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN).
Hal itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 210 UU Nomor 7 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan Pasal 120 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023.
"Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya KPU akan memberikan pelayanan kepada pemilih sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," kata Idham di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.
Idham mengatakan DPTLN dapat dilengkapi dengan DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri). Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih TPSLN asal.
Dalam PKPU, keadaan tertentu meliputi; menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat hari pemungutan suara; menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi; pindah domisili; pindah metode pemilihan; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisili; dan/atau keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke suatu negara dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke suatu negara," jelasnya.
Dalam Amar Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 juga ditegaskan bahwa bahwa Pasal 208 ayat (2) UU Pemilu tentang daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Pasal 210 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 juga memperkuat bahwa daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan," tegasnya.
Untuk itu, bagi jemaah haji dan umroh dapat mengikuti pemilu bila terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. KPU menfasilitasi agar hak para jemaah dipenuhi dengan bekerja sama pihak-pihak terkait seperti kedutaan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Hal itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 210 UU Nomor 7 Tahun 2017, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan Pasal 120 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023.
"Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya KPU akan memberikan pelayanan kepada pemilih sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," kata Idham di Jakarta, Senin, 15 Januari 2024.
| Baca: Khawatir Hak Pilih Jemaah Haji dan Umrah Hilang, AMPHURI Bakal Mengadu ke DPR |
Idham mengatakan DPTLN dapat dilengkapi dengan DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri). Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih TPSLN asal.
Dalam PKPU, keadaan tertentu meliputi; menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat hari pemungutan suara; menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi; pindah domisili; pindah metode pemilihan; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisili; dan/atau keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke suatu negara dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke suatu negara," jelasnya.
Dalam Amar Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 juga ditegaskan bahwa bahwa Pasal 208 ayat (2) UU Pemilu tentang daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Pasal 210 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 juga memperkuat bahwa daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan," tegasnya.
Untuk itu, bagi jemaah haji dan umroh dapat mengikuti pemilu bila terdaftar sebagai pemilih tambahan di DPTLN. KPU menfasilitasi agar hak para jemaah dipenuhi dengan bekerja sama pihak-pihak terkait seperti kedutaan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
