Jakarta: Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut kondisi dinasti politik di Indonesia sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Tindakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dinilai tidak bisa dipandang sebelah mata atau sekadar menyamakan dengan dinasti politik di luar negeri.

Hal ini disampaikan Ujang merespons kabar putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan menantunya, Bobby Nasution, masuk bursa calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

"Ya memang negeri ini darurat dinasti politik. Di luar negeri juga dinasti politik ada, terjadi tapi di luar negeri itu yang dimunculkan itu adalah keluarga-keluarga, anak-anak yang latar belakang bagus, berprestasi, punya pengalaman gitu. Kalau kita ini dinasti-dinasti tidak meritokrasi, tidak berdasarkan prestasi, berdasarkan pada kekeluargaan saja," ujar Ujang kepada Media Indonesia, Jumat, 15 Maret 2024.

Ujang mengakui tak ada larangan dinasti politik dalam UU. Namun, harus harus ada batas kewajaran dan publik perlu mengkritisi satu keluarga yang berpotensi menjadi sangat powerfull dalam perpolitikan Tanah Air.

"Ya masa iya gitu anak, menantu maju semua. Walaupun dibolehkan dalam demokrasi tapi mestinya dinasti politik ini dibatasi gitu," kata dia.

Dia menjelaskan dinasti politik Jokowi ini tidak terlepas dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah. Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sempat dirancang UU Pilkada yang membatasi dinasti politik. Hal itu guna menjaga situasi politik tetap sehat dan terbuka untuk semua anak bangsa. Namun, hal itu tak kunjung disahkan atau batal untuk disahkan.

"Dulu zaman SBY dalam UU Pilkada membatasi dinasti politik itu ada jeda lima tahun, tapi faktanya UU itu gak jadi disahkan, batal. Sehingga ya saat ini darurat dinasti politik, partai ada dinasti politik," terang dia.
 

Baca Juga: Tak Hanya Bongkar Kecurangan Pemilu, Hak Angket Dapat Telanjangi Dinasti Politik

Di era Jokowi, lanjut dia, praktik dinasti politik dilakukan secara terang-terangan. Bahkan regulasi yang ada dan seharusnya bisa membatasinya, ternyata bisa diterobos demi nafsu politik.

"Memang kita sudah darurat dinasti politik tapi persoalannya maju dalam pilkada seolah-olah tidak masalah karena dipilih oleh masyarakat. Tetapi kalau kita lihat cara pengembangan demokrasi yang sehat maka ini sesuatu yang tidak pas, tidak cocok, tidak wajar gitu karena nanti daerah-daerah itu akan dikuasai orang-orang tertentu, keluarga tertentu," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))