BW Cuti dari TGUPP Selama Bantu Prabowo
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto. Foto: Antara/Haifdz Mubarak
Jakarta: Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan bidang Pencegahan Korupsi Bambang Widjojanto cuti dari jabatannya saat ini. Dia mengajukan cuti demi membantu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstusi.
"Iya dia mengajukan (cuti) sebulan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2019.
Anies menyampaikan pria yang akrab disapa BW itu cuti di luar tanggung. Artinya, BW tidak digaji selama cuti.
"Tidak digaji sama sekali. Teknisnya nanti dicek. Tapi intinya dia tidak menerima gaji selama dia cuti," tegas Anies.
Mantan Mendikbud ini menuturkan BW hanya mengajukan cuti selama sebulan. Andai kata masa gugatan di Mahkamah Konstitusi lebih dari itu, maka BW bisa memperpanjang masa cutinya.
"Iya beliau tinggal mengajukan lagi," ujar dia.
Sebenarnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, tidak mempermasalahkan cuti mantan pimpinan KPK itu dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta untuk menjadi Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kalau mengambil cuti di luar tanggungan, itu sah saja dilakukan. Namun, bila hanya cuti maka BW (panggilan akrab Bambang Widjojanto, red) tetap mendapat upah sebagai anggota TGUPP yang berasal dari APBD," kata Adnan.
Yang ia persoalkan adalah, posisi BW karena berkaitan dengan etika pejabat publik. Sebagai anggota TGUPP, Bambang Widjojanto masih dibayar oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya hanya mempertanyakan soal posisi Mas BW di TGUPP karena diwakafkan untuk menjadi kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN Prabowo-Sandi)," kata Adnan.
Adnan berpendapat, ketika pengangkatan Bambang Widjojanto sebagai anggota TGUPP berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan berkomitmen kerja penuh di sana, maka Bambang Widjojanto seharusnya tidak bisa menjadi kuasa hukum BPN.
"Saya tidak tahu detail (aturannya) ya. Tapi, kalau sudah komitmen di sana full time, ya tidak bisa (jadi kuasa hukum BPN). Di sini kita berbicara etika pejabat publik. Yang senior seharusnya lebih paham," tambah Adnan.
Setelah ditunjuk sebagai ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto disebut telah mengajukan cuti sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi. Bambang Widjojanto disebut mengajukan cuti selama sebulan agar fokus menjadi ketua tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
"Iya dia mengajukan (cuti) sebulan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Mei 2019.
Anies menyampaikan pria yang akrab disapa BW itu cuti di luar tanggung. Artinya, BW tidak digaji selama cuti.
"Tidak digaji sama sekali. Teknisnya nanti dicek. Tapi intinya dia tidak menerima gaji selama dia cuti," tegas Anies.
Mantan Mendikbud ini menuturkan BW hanya mengajukan cuti selama sebulan. Andai kata masa gugatan di Mahkamah Konstitusi lebih dari itu, maka BW bisa memperpanjang masa cutinya.
"Iya beliau tinggal mengajukan lagi," ujar dia.
Sebenarnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, tidak mempermasalahkan cuti mantan pimpinan KPK itu dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta untuk menjadi Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kalau mengambil cuti di luar tanggungan, itu sah saja dilakukan. Namun, bila hanya cuti maka BW (panggilan akrab Bambang Widjojanto, red) tetap mendapat upah sebagai anggota TGUPP yang berasal dari APBD," kata Adnan.
Yang ia persoalkan adalah, posisi BW karena berkaitan dengan etika pejabat publik. Sebagai anggota TGUPP, Bambang Widjojanto masih dibayar oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya hanya mempertanyakan soal posisi Mas BW di TGUPP karena diwakafkan untuk menjadi kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN Prabowo-Sandi)," kata Adnan.
Adnan berpendapat, ketika pengangkatan Bambang Widjojanto sebagai anggota TGUPP berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan berkomitmen kerja penuh di sana, maka Bambang Widjojanto seharusnya tidak bisa menjadi kuasa hukum BPN.
"Saya tidak tahu detail (aturannya) ya. Tapi, kalau sudah komitmen di sana full time, ya tidak bisa (jadi kuasa hukum BPN). Di sini kita berbicara etika pejabat publik. Yang senior seharusnya lebih paham," tambah Adnan.
Setelah ditunjuk sebagai ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto disebut telah mengajukan cuti sebagai Ketua TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi. Bambang Widjojanto disebut mengajukan cuti selama sebulan agar fokus menjadi ketua tim hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
