Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) yakin bisa menyelesaikan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif tepat waktu. MK harus memutus semua perkara paling lama 9 Agustus 2019. 

"Insyaallah kalau 30 hari akan selesai pada 9 Agustus paling lambat," kata Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019. 

Dia menyebut timeline penanganan PHPU Pileg di MK telah diatur Undang-Undang. MK mau tak mau harus menyelesaikan penanganan perkara sesuai waktu yang ditentukan. 

MK akan menggunakan sistem panel saat menangani PHPU Pileg. Sembilan hakim MK akan dibagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel akan diisi oleh tiga hakim MK. 

Namun, jumlah perkara yang ditangani masing-masing panel tidak akan sama lantaran ada 260 perkara yang masuk ke MK. "Tapi dengan prinsip yang tadi distribusi antarpanel meskipun kemungkinan tidak bisa dihindari sama persis jumlahnya kan ya. Ini jumlahnya 260 dibagi tiga, jadi mungkin beda," ujarnya. 

Guntur menjamin independensi hakim MK. Pasalnya, hakim dilarang menangani perkara dari daerah asalnya.  "Misalnya anggaplah Pak Ketua (Ketua MK Anwar Usman) dari daerah NTB, tentu dia tidak akan mengadili perkara yang dari NTB," ujarnya. 

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendaftarkan 260 gugatan PHPU Pileg. 260 perkara tersebut terdiri dari 250 perkara PHPU calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan, 10 perkara PHPU calon anggota DPD. 

Partai Berkarya yang paling banyak mengajukan sengketa dengan jumlah 35 perkara DPR dan DPRD. Sementara itu, PHPU DPD merupakan gugatan untuk hasil pileg di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU Pileg digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))