Kepala BKKBN: Harus Ada Materi Tentang Stunting dalam Debat Capres
Ilustrasi stunting. MI
Jakarta: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengusulkan materi soal stunting dibahas dalam debat calon presiden. Pasalnya, isu soal stunting sangat penting.
"Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu, saya akan usul harus ada materi tentang stunting," kata Hasto dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat, 22 September 2023.
Dia menegaskan apabila ada calon kepala daerah-kepala daerah atau capres yang tidak memasukkan program penurunan stunting, calon tersebut tidak berkomitmen terhadap kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.
"Kita harus memastikan materi debat tentang stunting itu ada," ujar dia.
Dia menyampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp1,2 triliun? ke seluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting, sehingga butuh kerja cepat, kerja keras, dan komitmen dari seluruh kepala daerah membuat program-program penurunan stunting.
"Daerah-daerah ini juga terus menggalakkan reformasi birokrasi, semua penjabat maupun kepala daerah, mereka takut angka stunting di daerahnya tinggi, karena pejabat ini takut tidak berprestasi, mengingat angka stunting di daerah sekarang jadi penilaian utama prestasi kerja pemerintah daerah," kata dia.
Dia memaparkan anggaran penurunan stunting yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp30,4 triliun pada 2023, dibagikan kepada kementerian/lembaga, program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).
"BKKBN kebagian 800 miliar untuk memberi penguatan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB) sebanyak 600 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia," tutur dia.
Dia menyebut kepala daerah bisa memanfaatkan sumber dana dari empat komponen, yakni PKH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke puskesmas, dana desa, serta gotong royong bunda asuh anak stunting, bapak asuh anak stunting, dan kakak asuh anak stunting yang berkolaborasi dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu, saya akan usul harus ada materi tentang stunting," kata Hasto dalam diskusi bersama media di Jakarta, Jumat, 22 September 2023.
Dia menegaskan apabila ada calon kepala daerah-kepala daerah atau capres yang tidak memasukkan program penurunan stunting, calon tersebut tidak berkomitmen terhadap kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.
"Kita harus memastikan materi debat tentang stunting itu ada," ujar dia.
Dia menyampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp1,2 triliun? ke seluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting, sehingga butuh kerja cepat, kerja keras, dan komitmen dari seluruh kepala daerah membuat program-program penurunan stunting.
"Daerah-daerah ini juga terus menggalakkan reformasi birokrasi, semua penjabat maupun kepala daerah, mereka takut angka stunting di daerahnya tinggi, karena pejabat ini takut tidak berprestasi, mengingat angka stunting di daerah sekarang jadi penilaian utama prestasi kerja pemerintah daerah," kata dia.
Dia memaparkan anggaran penurunan stunting yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp30,4 triliun pada 2023, dibagikan kepada kementerian/lembaga, program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).
"BKKBN kebagian 800 miliar untuk memberi penguatan kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB) sebanyak 600 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia," tutur dia.
| Baca Juga: Rangkaian Edukasi Berkelanjutan Upaya untuk Mengentaskan Stunting |
Dia menyebut kepala daerah bisa memanfaatkan sumber dana dari empat komponen, yakni PKH, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke puskesmas, dana desa, serta gotong royong bunda asuh anak stunting, bapak asuh anak stunting, dan kakak asuh anak stunting yang berkolaborasi dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
