Demokrat Usul Jokowi dan Prabowo Bubarkan Koalisi
Capres petahana Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi mereka. Langkah itu dinilai bisa mencegah benturan di masyarakat.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Minggu, 9 Juni 2019.
Baca: AHY Gunakan Strategi Jemput Bola
Selang satu jam, Rachland kembali mencuit. Ia menyarankan capres petahana Jokowi melakukan hal serupa. Ia menilai langkah itu bakal mengurai ketegangan di akar rumput.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ujar Rachland.
Rachland menilai pembubaran koalisi akan memberi keleluasaan bagi presiden terpilih memilih kader partai politik mana saja yang layak membantunya. Presiden pun tak kesulitan memilih pembantu yang kompeten di kabinet.
"Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," ucap Rachland.
Rachland menyarankan agar pembubaran koalisi dilakukan secepatnya. Membubarkan koalisi dinilai resep ampuh guna meredam ketegangan di masyarakat.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutup Rachland.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul.
Baca: Kursi Menteri Dinilai Bukan Target Utama AHY
Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara. Sementara rivalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara. Selisih suara kedua paslon sebanyak 16.957.123 suara atau 11 persen.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Kubu 02 mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 ke MK. BPN bermodalkan 51 alat bukti menggugat hasil pilpres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) adalah gugatan pasangan capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Minggu, 9 Juni 2019.
Baca: AHY Gunakan Strategi Jemput Bola
Selang satu jam, Rachland kembali mencuit. Ia menyarankan capres petahana Jokowi melakukan hal serupa. Ia menilai langkah itu bakal mengurai ketegangan di akar rumput.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ujar Rachland.
Rachland menilai pembubaran koalisi akan memberi keleluasaan bagi presiden terpilih memilih kader partai politik mana saja yang layak membantunya. Presiden pun tak kesulitan memilih pembantu yang kompeten di kabinet.
"Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," ucap Rachland.
Rachland menyarankan agar pembubaran koalisi dilakukan secepatnya. Membubarkan koalisi dinilai resep ampuh guna meredam ketegangan di masyarakat.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutup Rachland.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul.
Baca: Kursi Menteri Dinilai Bukan Target Utama AHY
Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara. Sementara rivalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara. Selisih suara kedua paslon sebanyak 16.957.123 suara atau 11 persen.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Kubu 02 mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 ke MK. BPN bermodalkan 51 alat bukti menggugat hasil pilpres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
