Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kompak untuk memperjuangkan pemilih difabel. Menurut Ma'ruf, penyandang disabilitas memiliki hak suara yang sama seperti warga Indonesia lain. 

"Jangan ada warga negara terdiskriminasi, kami akan upayakan baik disabiltas fisik mau pun mental," kata Ma'ruf di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 November 2018.  

Pihaknya, kata dia, akan mendorong pemerintah memberikan hak bagi difabel. Menurut Ma'ruf jangan ada penghalangan untuk memenuhi hal tersebut. Karena saat ini KPU dan Bawaslu masih berpolemik soal izin dokter, khususnya bagi penyandang gangguan mental. 

"Tentu (caranya) melalui proses ditempuh sebagimana mestinya tapi intinya jangan ada yang terdiskriminasi," tegas Ma'ruf.

Seperti diketahui, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan pemilih dengan gangguan mental perlu mengantongi izin dari dokter. Hal tersebut merupakan jaminan dari ahli medis terkait tindakan hukum pemilih.

Menurut Hasyim, jaminan akan tindakan hukum ini penting. Sebab orang dengan gangguan jiw, dari segi hukum dikategorikan serupa anak di bawah umur. Artinya, segala tindakan mereka bebas dari tanggung jawab.

Berbeda, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak setuju apabila pendataan dilakukan dengan skema yang rumit. Apalagi mewajibkan surat dari ahli kejiwaan. Pasalnya, KPU sudah menyetujui rekomendasi Bawaslu mendata penyandang disabilitas mental.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut kewajiban surat atau keterangan dokter yang termaktub dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018, tak lagi diperlukan. "Justru kalau mau mendata kemudian dimintai surat, malah tidak memberikan fasilitas kepada warga penyandang difabilitas," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SCI))