Makassar: Sebanyak 112 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disidang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. Sidang tersebut atas laporan seorang yang merasa ada kejanggalan dalam proses pemungutan suara hingga pada pengisian Formulir C1.

"Ada sekitar 16 TPS atau sekitar 112 orang karena diduga melanggar administrasi pemilu," kata Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, saat diwawancarai, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 9 Mei 2019.

Menurut Nursari, ada beberapa poin yang paling menonjol, salah satunya ialah jumlah di dalam formulir C1 tidak sama hasilnya kemudian ada yang dibiarkan kosong tanpa diisi pascapenghitungan.

"Ada beberapa yang sudah kita sidang hari ini terkait pelanggaran administrasi dan klarifikasi beberapa dokumen kepada terlapor," katanya

Nursari mengatakan, sidang ini masih akan terus berlanjut hingga besok. Bawaslu Kota Makassar berencana akan menghadirkan Panwascam dan PPK dalam sidang lanjutan perkara pemilu tersebut untuk mengklarifikasi beberapa dokumen.

"Kami akan klarifikasi kepada Panwascam dan PPK, apakah dokumen yang dibawa oleh itu juga yang diserahkan ke tingkat kecamatan," jelasnya.

Nursari juga meminta kepada anggota KPPS yang menjadi terlapor tersebut hadir dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, karena kehadiran mereka mengklarifikasi segalanya itu sangat menentukan hasil sidang.

"16 TPS tersebut berada di Kecamatan Rappocini. Kami imbau bahwa kepada anggota KPPS untuk hadir dalam sidang untuk menjelaskan atau mengklarifikasi laporan yang masuk," jelasnya. 


Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ALB))