BPN Ngotot Sebut Masih Ada Daftar Pemilih Bermasalah
Calon pemilih melihat daftar pemilih tetap dalam simulasi pemungutan suara di gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hidayat Nur Wahid meminta penyelenggara pemilu serius menangaapi persoalan pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Mengingat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 tinggal delapan hari lagi.
"BPN masih melihat ada 17 juta lebih masyarakat (belum masuk DPT). Sangat besar karena 2014 ketika Pak Jokowi atau Pak Prabowo tidak menjadi presiden selisih angkanya tidak lebih dari 18 juta suara," ujar Hidayat, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 April 2019.
Hidayat menyebut angka tersebut tak bisa dianggap sepele. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menjelaskan kepada publik terutama peserta pemilu untuk menghindari timbulnya sikap mendelegitimasi KPU.
"Undang seluruh peserta pemilu, perwakilan kandidat capres-cawapres untuk duduk bersama, dihadirkan kelompok independen ragam LSM independen yang mengurusi pemilu," tuturnya.
Baca juga: Jokowi: Pesta Demokrasi Harus Gembira Jangan Marah-marah
Selain itu, KPU juga harus mampu memastikan bahwa sistem perhitungan suara dapat dipercaya dan akurat membaca data. Hal teknis semacam itu menurut Hidayat perlu dijelaskan sebagai bagian dari transparansi.
"Seluruh partai politik, kandidat capres-cawapres, dan pengamat independen diundang. Buka bareng-bareng supaya clear nih masalah," imbuhnya.
Lebih lanjut, permasalahan DPT hingga sistem penghitungan suara telah lama ia usulkan untuk segera dimatangkan. Namun, dia menyebut saran itu tak kunjung direspons oleh KPU.
"Tidak ada progres yang menyakinkan, saya pesimistis. Mestinya KPU bekerja keras menyelesaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, BPN melaporkan hasil temuan ada 17,5 juta pemilih mencurigakan karena lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar terutama pada 1 Juli dan 31 Desember. Empat kali sudah mereka rapat dengan KPU membahas masalah ini.
KPU baru saja memutuskan daftar pemilih tetap perbaikan (DPTb) jilid tiga. Hasilnya, ada 192.866.254 pemilih dari sebelumnya 192.828.520 pada DPTb kedua.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"BPN masih melihat ada 17 juta lebih masyarakat (belum masuk DPT). Sangat besar karena 2014 ketika Pak Jokowi atau Pak Prabowo tidak menjadi presiden selisih angkanya tidak lebih dari 18 juta suara," ujar Hidayat, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 April 2019.
Hidayat menyebut angka tersebut tak bisa dianggap sepele. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menjelaskan kepada publik terutama peserta pemilu untuk menghindari timbulnya sikap mendelegitimasi KPU.
"Undang seluruh peserta pemilu, perwakilan kandidat capres-cawapres untuk duduk bersama, dihadirkan kelompok independen ragam LSM independen yang mengurusi pemilu," tuturnya.
Baca juga: Jokowi: Pesta Demokrasi Harus Gembira Jangan Marah-marah
Selain itu, KPU juga harus mampu memastikan bahwa sistem perhitungan suara dapat dipercaya dan akurat membaca data. Hal teknis semacam itu menurut Hidayat perlu dijelaskan sebagai bagian dari transparansi.
"Seluruh partai politik, kandidat capres-cawapres, dan pengamat independen diundang. Buka bareng-bareng supaya clear nih masalah," imbuhnya.
Lebih lanjut, permasalahan DPT hingga sistem penghitungan suara telah lama ia usulkan untuk segera dimatangkan. Namun, dia menyebut saran itu tak kunjung direspons oleh KPU.
"Tidak ada progres yang menyakinkan, saya pesimistis. Mestinya KPU bekerja keras menyelesaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, BPN melaporkan hasil temuan ada 17,5 juta pemilih mencurigakan karena lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar terutama pada 1 Juli dan 31 Desember. Empat kali sudah mereka rapat dengan KPU membahas masalah ini.
KPU baru saja memutuskan daftar pemilih tetap perbaikan (DPTb) jilid tiga. Hasilnya, ada 192.866.254 pemilih dari sebelumnya 192.828.520 pada DPTb kedua.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
