Mendagri Menduga Ada Upaya Mendelegitimasi KPU
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo--Medcom.id/Eko Nordiansyah.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ada upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui berbagai hoaks. Serangan hoaks kepada penyelenggara pemilu ini dilakukan agar masyarakat tak percaya dengan proses demokrasi yang dijalankan KPU.
Tjahjo meminta masyarakat untuk tetap percaya terhadap KPU selaku penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, peserta pemilu mulai dari partai politik, calon legislatif, sampai dengan calon presiden dan wakil presiden seyogyanya memberikan kepercayaan penuh atas kinerja KPU.
"KPU tidak akan menggadaikan kepercayaannya, kehormatannya, sebagai penyelenggara negara yang diputuskan sebagaimana ketentuan undang-undang yang ada," kata dia ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan, Sabtu 6 April 2019.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan berbagai hoaks kepada KPU mulai tidak masuk akal. Mulai dari surat suara yang sudah tercoblos sebanyak tujuh kontainer, dugaan kecurangan pemilu karena server KPU di luar negeri, hingga pencurian suara yang dikhawatirkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
(Baca: KPU Tepis Tudingan Prabowo Terkait Pencurian Suara)
"Kami mendukung penuh langkah KPU yang bergerak cepat dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoaks, berita fitnah, sekecil apapun berita itu harus segera dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," jelas dia.
Lebih lanjut, dia berharap kepolisian bisa dengan cepat mengungkap pelaku penyebaran hoaks yang bisa mendelegitimasi KPU. Hal ini agar tidak menganggu proses demokrasi yang akan berlangsung 17 April mendatang, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan tanpa kendala.
"Jadi kami yakin, dan yakinlah bahwa KPU itu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Undang-Undang, termasuk pemerintah juga meyakini tidak ada satu titik koma pun Undang-Undang yang dilangggar," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
Tjahjo meminta masyarakat untuk tetap percaya terhadap KPU selaku penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, peserta pemilu mulai dari partai politik, calon legislatif, sampai dengan calon presiden dan wakil presiden seyogyanya memberikan kepercayaan penuh atas kinerja KPU.
"KPU tidak akan menggadaikan kepercayaannya, kehormatannya, sebagai penyelenggara negara yang diputuskan sebagaimana ketentuan undang-undang yang ada," kata dia ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan, Sabtu 6 April 2019.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan berbagai hoaks kepada KPU mulai tidak masuk akal. Mulai dari surat suara yang sudah tercoblos sebanyak tujuh kontainer, dugaan kecurangan pemilu karena server KPU di luar negeri, hingga pencurian suara yang dikhawatirkan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
(Baca: KPU Tepis Tudingan Prabowo Terkait Pencurian Suara)
"Kami mendukung penuh langkah KPU yang bergerak cepat dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoaks, berita fitnah, sekecil apapun berita itu harus segera dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," jelas dia.
Lebih lanjut, dia berharap kepolisian bisa dengan cepat mengungkap pelaku penyebaran hoaks yang bisa mendelegitimasi KPU. Hal ini agar tidak menganggu proses demokrasi yang akan berlangsung 17 April mendatang, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan tanpa kendala.
"Jadi kami yakin, dan yakinlah bahwa KPU itu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Undang-Undang, termasuk pemerintah juga meyakini tidak ada satu titik koma pun Undang-Undang yang dilangggar," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
