Jakarta: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai tak adil dan jujur usai Gibran Rakabuming Raka menjadi calon presiden nomor urut 2. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Gibran dibekingi petahana Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Bivitri, hal tersebut membuat situasi pemilu tak lagi adil, karena ada petahana yang tak bisa maju lagi memanfaatkan calon yang maju. “Secara teoritis, secara praktis, secara pengalaman kita sudah belajar, kalau petahana berkompetisi, selalu akan ada kecenderungan pemihakan, karena kita bicara soal struktur pemerintahan yang memang hirarki sekali,” ucap Bivitri di Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.

Bivitri meyakini Gibran merupakan representasi Jokowi yang tidak bisa maju saat ini. Sehingga, potensi kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilu sangat besar.
 

Baca: Bawaslu Segera Teruskan Rekomendasi Pelanggaran Gibran ke Pemprov DKI

Bivitri menyebut ada beberapa kejadian yang diyakini merupakan pelanggaran pemilu, tapi, penangannnya lembek. Contohnya yakni dukungan Satpol PP kepada Prabowo Gibran, dan beda pandangan soal pembagian susu di car free day.

“Jadi ini sudah dimulai, ketidakjurdilan ini sudah dimulai,” terang Bivitri.

Kelembekan tindak lanjut dalam pelanggaran itu diyakini karena sosok Presiden yang ada di balik Gibran. Apalagi, kata Bivitri, Jokowi memiliki kekuatan yang besar karena sudah menjabat selama sepuluh tahun.

“Tapi, yang sekarang ini kan kita semua tahu kekuasannya sudah secara ekspansif dilakukan selama 10 tahun ini,” tutur Bivitri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))