Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak membuka rekam jejak kesehatan mental dirinya. Hal itu merespons inkonsistensi pernyataan Jokowi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai membahayakan demokrasi.

“Kami mempertanyakan kesehatan beliau terkait cawe-cawe dan kegilaan politik dinasti yang mungkin akan terjadi,” kata Sekretaris Jendera Poros Transisi Indonesia Satya Purwanto di Gedung DPD, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024.

Pihaknya sengaja menemui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD untuk menyampaikan aspirasi itu. Poros Transisi Indonesia meminta DPD bersurat pada Jokowi untuk membuka rekam jejak kesehatan mental.
 

Baca: PDIP Pertanyakan Jokowi yang tak Mengajak Risma saat Penyaluran Bansos

“Kami sangat khawatir soal proses pemilu ini karena semakin vulgar cawe-cawe politik Jokowi,” ujar dia.

Menurut Satya, ada potensi kesehatan mental Jokowi bermasalah. Hal itu terbukti dari ucapan Jokowi yang kerap bertentangan di satu waktu dengan waktu lainnya.

“Presiden berkali-kali melakukan yang tidak sesuai antara kata dan perbuatan. Kami khawatir ada masalah psikis karena kerap berbohong,” ucap dia.

Satya mencontohkan pernyataan Jokowi bahwa aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara wajib netral. Namun belakangan Jokowi menyatakan dirinya boleh memihak dan berkampanye.

“Sehingga kami datang ke DPD sebagai lembaga legislasi nasional yang punya kewenangan menyerap aspirasi rakyat,” tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))