KPU Santai Meladeni Kasasi Prabowo-Sandi
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Foto: Medcom.id/Dian Ihsan Siregar.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memusingkan kasasi yang diajukan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Mahkamah Agung (MA). KPU siap menjawab permohonan kasasi tersebut, meski berlaku pasif karena hanya menjadi pihak turut tergugat
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut dalam perkara ini, KPU menjadi pihak turut tergugat. KPU juga merasa perlu meresponsnya.
"Ya kalau KPU turut digugat di MA ya KPU juga akan menanggapi. KPU sifatnya pasif saja," kata Hasyim di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
KPU mengacu putusan MK terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) dalam menyusun jawaban. Pasalnya, kasasi Prabowo menyoalkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak memeriksa dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) lantaran kurangnya alat bukti.
Laporan TSM kubu Prabowo-Sandi di Bawaslu tersebut kurang lebih sama dengan permohonan PHPU pilpres yang telah ditolak MK. MK menilai tudingan kecurangan TSM tak terbukti.
"Putusan MK itu kita jadikan bahan untuk menanggapi. Termasuk pertanyaan soal apakah MA berwenang menangani terkait hal ini," ujar Hasyim.
Hasyim tak mau ambil pusing soal langkah kubu Prabowo yang masih mencari jalan hukum lain. Dia menyerahkan semuanya kepada institusi peradilan.
"Ya ada pihak yang merasa belum selesai, mau dituntaskan silakan saja. Semua jalur dipakai ya, bahwa kemudian jalurnya benar atau tidak nanti peradilan yang akan menyatakan itu. Intinya KPU ketika digugat kan enggak boleh mengelak, harus menjawab," ujar Hasyim.
Baca: Celah Hukum Menggugat Hasil Pilpres Dinilai Sudah Tertutup
Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada Sabtu, 15 Mei 2019, untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.
Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada Rabu, 3 Juli 2019, dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.
Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut dalam perkara ini, KPU menjadi pihak turut tergugat. KPU juga merasa perlu meresponsnya.
"Ya kalau KPU turut digugat di MA ya KPU juga akan menanggapi. KPU sifatnya pasif saja," kata Hasyim di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
KPU mengacu putusan MK terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) dalam menyusun jawaban. Pasalnya, kasasi Prabowo menyoalkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak memeriksa dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) lantaran kurangnya alat bukti.
Laporan TSM kubu Prabowo-Sandi di Bawaslu tersebut kurang lebih sama dengan permohonan PHPU pilpres yang telah ditolak MK. MK menilai tudingan kecurangan TSM tak terbukti.
"Putusan MK itu kita jadikan bahan untuk menanggapi. Termasuk pertanyaan soal apakah MA berwenang menangani terkait hal ini," ujar Hasyim.
Hasyim tak mau ambil pusing soal langkah kubu Prabowo yang masih mencari jalan hukum lain. Dia menyerahkan semuanya kepada institusi peradilan.
"Ya ada pihak yang merasa belum selesai, mau dituntaskan silakan saja. Semua jalur dipakai ya, bahwa kemudian jalurnya benar atau tidak nanti peradilan yang akan menyatakan itu. Intinya KPU ketika digugat kan enggak boleh mengelak, harus menjawab," ujar Hasyim.
Baca: Celah Hukum Menggugat Hasil Pilpres Dinilai Sudah Tertutup
Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada Sabtu, 15 Mei 2019, untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.
Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada Rabu, 3 Juli 2019, dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.
Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
