Pemilih Dilarang Rekam Aktivitas Mencoblos
Ilustrasi--Pemilih menunjukkan tinta di jarinya seusai melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Moskow, Rusia. (Foto: MI/Panca Syurkani)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pemilih merekam aktivitas saat mencoblos di bilik suara. Merekam aktivitas mencoblos merupakan pelanggaran.
"Secara substansi tidak boleh membawa gawai atau memfoto (aktivitas mencoblos)," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 15 April 2019.
Viryan mengatakan itu menanggapi video viral di media sosial Twitter. Dalam video itu, seorang WNI di Taipei merekam aktivitas saat dirinya mencoblos.
"Dia mencederai hak-nya sendiri. Kan hak pilih itu rahasia," ujarnya.
Larangan membawa gawai atau alat perekam tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara.
Pasal 35 ayat (1) butir m mengatakan penjelasan ketua KPPS kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf angka 2, meliputi larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya. Sementara pasal 42 PKPU 3 tahun 2019 mengatakan Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
Baca juga: Mahfud Ingatkan Milenial Tak Golput
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak menahan diri menyikapi hasil penghitungan cepat Pemilu Serentak 2019. Wiranto meminta tidak ada perayaan kemenangan sebelum diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Kan setelah nyoblos ada penghitungan cepat dilansir di medsos, media lain, lalu paslon. Kemudian ada rencana-rencana mobilisasi massa, caleg adakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa itu. Ini sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan karena akibatnya ricuh," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.
Wiranto meminta tim kampanye, peserta pemilu dan masyarakat mengurungkan niat untuk merayakan kemenangan. Jika tetap dilakukan, ia meneyebut, aparat keamanan di tingkat pusat hingga daerah akan menindak tegas.
"Mobilisasi massa di muka umum paling tidak syaratnya itu tidak ganggu ketertiban umum, dalam batas etika dan moral, tidak ganggu kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya.
Dia menyebut perayaan kemenangan boleh dilakukan. Asal, di rumah masing-masing. Sebab, itu tidak akan mengganggu ketertiban.
"Kecuali syukuran kemenangan di rumah sendiri, rumah tetangga boleh. Kalau di (tempat) umum enggak boleh," ucap Wiranto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Secara substansi tidak boleh membawa gawai atau memfoto (aktivitas mencoblos)," kata Komisioner KPU, Viryan Azis di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 15 April 2019.
Viryan mengatakan itu menanggapi video viral di media sosial Twitter. Dalam video itu, seorang WNI di Taipei merekam aktivitas saat dirinya mencoblos.
"Dia mencederai hak-nya sendiri. Kan hak pilih itu rahasia," ujarnya.
Larangan membawa gawai atau alat perekam tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara.
Pasal 35 ayat (1) butir m mengatakan penjelasan ketua KPPS kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf angka 2, meliputi larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya. Sementara pasal 42 PKPU 3 tahun 2019 mengatakan Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
Baca juga: Mahfud Ingatkan Milenial Tak Golput
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua pihak menahan diri menyikapi hasil penghitungan cepat Pemilu Serentak 2019. Wiranto meminta tidak ada perayaan kemenangan sebelum diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Kan setelah nyoblos ada penghitungan cepat dilansir di medsos, media lain, lalu paslon. Kemudian ada rencana-rencana mobilisasi massa, caleg adakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa itu. Ini sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan karena akibatnya ricuh," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.
Wiranto meminta tim kampanye, peserta pemilu dan masyarakat mengurungkan niat untuk merayakan kemenangan. Jika tetap dilakukan, ia meneyebut, aparat keamanan di tingkat pusat hingga daerah akan menindak tegas.
"Mobilisasi massa di muka umum paling tidak syaratnya itu tidak ganggu ketertiban umum, dalam batas etika dan moral, tidak ganggu kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya.
Dia menyebut perayaan kemenangan boleh dilakukan. Asal, di rumah masing-masing. Sebab, itu tidak akan mengganggu ketertiban.
"Kecuali syukuran kemenangan di rumah sendiri, rumah tetangga boleh. Kalau di (tempat) umum enggak boleh," ucap Wiranto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
