Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Disebut Membahayakan Demokrasi
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk mendukung calon presiden Ganjar Pranowo disebut dapat merusak demokrasi di Pilpres 2024. Sebab, pakta integritas tersebut dapat mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) bersikap tidak netral.
"Kepala daerah itu membawahi banyak ASN. Jadi, kalau ASN dipaksa kepala daerah untuk tidak netral dalam pemilu, ini membahayakan demokrasi kita," ujar Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis'98, Sangap Surbakti, Jakarta, Jumat, 17 November 2023.
Dia juga menyoroti respons Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tidak ada masalah hukum dari pakta integritas Pj Bupati Sorong tersebut.
Dia tak mempermasalahkan Mahfud yang ikut bertatung dalam Pilpres 2024. Namun, dia meminta Mahfud bersikap objektif dalam melihat ancaman yang dapat merusak demokrasi ini.
Menurut dia, Mahfud seharusnya bisa mendorong Bawaslu menginvestigasi kebenaran pakta integritas yang memerintahkan Pj Bupati Sorong bersikap tidak netral.
“Ini pintu masuk ASN tidak netral di pemilu, dan ini merusak demokrasi. Harusnya Pak Mahfud perintahkan Bawaslu untuk investigasi persoalan ini,” tegas dia.
Jika Mahfud tak mau memerintahkan Bawaslu menginvestigasi pakta integritas Pj Bupati Sorong, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan bukti itu untuk menunjukkan ke publik atau menyerahkan langsung kepada Bawaslu.
"Bila KPK sudah memberikan pakta integritas itu kepada Bawaslu, maka Bawaslu memiliki pijakan melakukan proses terhadap kasus itu," ujar Dosen Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Kepala daerah itu membawahi banyak ASN. Jadi, kalau ASN dipaksa kepala daerah untuk tidak netral dalam pemilu, ini membahayakan demokrasi kita," ujar Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis'98, Sangap Surbakti, Jakarta, Jumat, 17 November 2023.
Dia juga menyoroti respons Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tidak ada masalah hukum dari pakta integritas Pj Bupati Sorong tersebut.
Dia tak mempermasalahkan Mahfud yang ikut bertatung dalam Pilpres 2024. Namun, dia meminta Mahfud bersikap objektif dalam melihat ancaman yang dapat merusak demokrasi ini.
Menurut dia, Mahfud seharusnya bisa mendorong Bawaslu menginvestigasi kebenaran pakta integritas yang memerintahkan Pj Bupati Sorong bersikap tidak netral.
“Ini pintu masuk ASN tidak netral di pemilu, dan ini merusak demokrasi. Harusnya Pak Mahfud perintahkan Bawaslu untuk investigasi persoalan ini,” tegas dia.
| Baca Juga: Anies Baswedan Ingatkan Aparat Jaga Kepercayaan Rakyat |
Jika Mahfud tak mau memerintahkan Bawaslu menginvestigasi pakta integritas Pj Bupati Sorong, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan bukti itu untuk menunjukkan ke publik atau menyerahkan langsung kepada Bawaslu.
"Bila KPK sudah memberikan pakta integritas itu kepada Bawaslu, maka Bawaslu memiliki pijakan melakukan proses terhadap kasus itu," ujar Dosen Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
