Jakarta: Hak angket yang akan digulirkan di DPR mengenai dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (
Pilpres) 2024 dinilai untuk menjaga suasana kebatinan kubu
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebab perolehan suara pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 itu terpaut jauh dari rivalnya.
"Secara internal, wacana hak angket ini penting untuk menjaga suasana kebatinan paslon Ganjar-Mahfud dan para pendukungnya setelah terpaut jauh dari kubu 01 dan 02," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Agung mengatakan hak angket yang digagas tersebut jadi daya tawar politik PDIP untuk menjalin kerja sama dengan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN). Bila hak angket itu tak kunjung ada keseriusan, maka seperti gertak sambal.
"Setidaknya mereka memiliki posisi tawar politik di mata kubu 02 ketika berhasil mengajak kubu 01. Sebaliknya, ini hanya sebatas 'gertak sambal' saja, ketika kubu 03 gagal solid atau mampu melibatkan kubu 01," ujar Agung.
Dia juga meragukan hak angket akan menemukan ujungnya. Hal ini melihat momen hak angket untuk mengungkap skandal pencairan dana Bank Century pada 2009.
"Karena secara historik, ujung Hak Angket sering tak jelas implementasi rekomendasi-rekomendasinya semisal Hak Angket Century. Apalagi jika merujuk proses politik Hak Angket yang panjang, saya ragu bisa terwujud," ucap Agung.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((LDS))