Massa aksi lari berhamburan menghindari gas air mata saat terlibat bentrok dengan polisi di Jalan Wahid Hasyim, depan gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Massa aksi lari berhamburan menghindari gas air mata saat terlibat bentrok dengan polisi di Jalan Wahid Hasyim, depan gedung Bawaslu, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

PAN Minta Elite di Balik Kerusuhan Turut Disikat

Pemilu Demo Massa Penolak Pemilu
M Sholahadhin Azhar • 27 Mei 2019 12:45
Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) meminta dalang kerusuhan unjuk rasa penolakan hasil pemilihan umum (pemilu) pada 22 Mei 2019 diusut. Elite yang ikut 'membidani' kericuhan itu juga dinilai perlu ditindak.
 
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyebut kerusuhan itu tak bisa dilepaskan dari konflik kepentingan. Polisi diminta tak hanya menjerat ratusan orang yang beraksi di lapangan.
 
"Tapi juga orang-orang yang merupakan bagian dari elite yang mendesain ini semua dengan motif politiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengutip pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Bara melihat unjuk rasa berujung konflik itu diatur sedemikian rupa. Dia mengendus ada elite yang berkepentingan atas hal ini.
 
Menurut dia, motif tersebut sesuai fakta di lapangan. Ini mengingat kepolisian telah menemukan mobilisasi massa dari luar Jakarta serta amplop berisi uang.
 
"Jadi jelas sekali ada pihak yang memberikan dana terhadap aksi tersebut. Jadi, itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang menyebar teror dan itu tidak bisa kita toleransi," sebut dia.
 
Baca: Aktor Intelektual Pembakar Mapolsek Tambelangan Ditangkap
 
Selain mengusut, Bara juga meminta kepolisian mengantisipasi supaya kerusuhan tak berulang. Pasalnya, tahapan pemilu belum selesai, mengingat ada proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah berlangsung.
 
Bara melihat tak menutup kemungkinan desain kerusuhan digunakan lagi jika putusan MK tak sesuai keinginan pihak yang berkepentingan. Masalah ini pun perlu diusut tuntas agar tak terulang di pemilu ke depan.
 
"Kalau tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas maka bisa saja di pemillihan presiden berikutnya maka srategi semacam ini bisa diulang kembali," ujar Bara.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif